OJK: Bank Digital Hanya Boleh Punya 1 Kantor Fisik!

OJK: Bank Digital Hanya Boleh Punya 1 Kantor Fisik!
OJK

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya merilis soal aturan Bank Digital yang tertuang dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Hal ini pun mendorong percepatan transformasi digital di sektor perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana menjelaskan, substansi pengaturan beleid itu lebih dititikberatkan kepada penguatan aturan kelembagaan. Mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional, mencakup antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital, sampai dengan pengakhiran usaha.

“Pandemi telah mendorong transformasi digital di sektor perbankan menjadi suatu keniscayaan. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan sebagai salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8).

"Dengan demikian, POJK ini akan mendorong percepatan transformasi digital sektor perbankan,” tambahnya.

Heru menjelaskan, POJK tentang Bank Umum ini mempertegas pengertian Bank Digital. Menurut Heru, OJK medefinisikan bank digital sebagai bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking.

“Dalam aturan ini, OJK memperjelas definisi Bank Digital. Namun demikian, OJK tidak mendikotomikan antara bank yang telah memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank incumbent, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (full digital bank). Bagaimana pun bank tetaplah bank, bank is bank,” kata Heru.

Dalam aturan tersebut, bank yang memilih untuk full digital bank, boleh memiliki hanya satu kantor fisik, yakni kantor pusat. Sementara tak memiliki kantor cabang pun diperbolehkan.

"Bank yang memilih model bisnis fully digital bank tetap diwajibkan memiliki minimal satu kantor fisik berupa Kantor Pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai Bank Digital," tulis beleid itu.

Layanan digital Bank BRI. Foto: BRI© Disediakan oleh Kumparan Layanan digital Bank BRI. Foto: BRI
Heru juga menegaskan bahwa ketentuan di POJK ini sama sekali tidak memberikan tambahan beban pengaturan baru kepada bank. Sebaliknya, POJK ini justru memberikan payung pengaturan bagi bank dalam melakukan transformasi dan akselerasi digital, penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor.

Lewat POJK ini, bank juga diberikan kesempatan khususnya bank berbadan hukum Indonesia, untuk saling bersinergi dalam rangka peningkatan efisiensi dan perluasan layanan.

Dalam mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan sesuai yang dicanangkan OJK sejak tahun lalu, ketentuan mengenai sinergi perbankan dalam POJK Bank Umum ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain dalam kelompok usaha bank (KUB).

Harapannya, konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bank yang masih belum memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun.

Penguatan aturan kelembagaan antara lain juga dilakukan dengan peningkatan persyaratan modal menjadi sebesar Rp 10 triliun untuk pendirian bank baru, baik dengan model bisnis bank tradisional, ataupun pendirian bank yang full digital. Selanjutnya, untuk mendukung terlaksananya implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien, dalam POJK ini telah dilakukan redefinisi pengelompokan bank.