Oh Pinangki...

Oh Pinangki...
Pinangki Malasari

Oleh: Imas Senopati

PENGADILAN kita sangat baik hati. Pinangki Malasari, terpidana perkara suap Djoko Tjandra yang menghebohkan di negeri ini hukumannya yang 10 tahun di pengadilan negeri disunat 6 tahun menjadi 4 tahun. Luar biasa. Lebih dari separuh. Padahal ketika divonis 10 tahun dulu sudah banyak yang memprotes. Harusnya lebih dari itu.

Sebagai kawan (sama-sama kuliah S3 di FH Unpad) saya pribadi sih senang. Tapi sebagai orang yang melek hukum saya sangat bersedih. Kesedihan yang juga mewakili jutaan warga negara Indonesia. Apalagi kalau pertimbangan hakimnya hanya karena dia seorang ibu yang mempunyai anak umur 4 tahun. Selain itu dia mengakui dan menyesali kesalahannya.

Mengapa atas perbuatannya yang menghancurkan nama baik Kejaksaan dan penegakan hukum di Indonesia tidak dipertimbangkan. Banyak seorang Ibu yang juga punya anak balita dalam putusan banding dan kasasi malah dinaikkan sangat tinggi. Sebut saja nama Angelina Sondakh. Di pengadilan Tipikor dia divonis 4,5 tahun, di pengadilan banding putusan tingkat pertama dikuatkan tetap 4 tahun penjara, dan di tingkat kasasi dinaikkan menjadi 12 tahun, kemudian di tingkat PK turun menjadi 10 tahun.

Hitungan berat ringan hukum memang bukan kalkulator. Ada faktor-faktor non eksak yang menjadi pertimbangan. Tapi dalam kasus Pinangki, pengurangan hukuman yang begitu mencolok itu sangatlah mencederai rasa keadilan masyarakat. Di mana nurani para anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta?

Kita kilas balik ke perbuatan Pinangki yang dibuktikan di Pengadilan. Dia menerima uang suap 500.000 dolar Amerika dari Djoko Tjandra. Dia juga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dolar Amerika atau setara Rp 5,25 miliar. Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat bersama Dojoko Tjandra, Andi Irfan, dan Anita Kolopaking untuk menjanjikan uang 10 juta dolar Amerika kepada pejabat Kejakgung dan MA demi mendapatkan fatwa.

Korting hukuman yang begitu besar tak ayal menimbulkan spekulasi di masyarakat. Bukankah dalam kasus Djoko Tjandra itu juga melibatkan dua jenderal polisi yang kemudian keduanya dipecat. Jadi bukan kasus kecil upaya "pembebasan" buron Djoko Tjandra itu.  Spekulasi yang berkembang, jangan-jangan ada permainan pat gulipat  di sana. Jangan-jangan isu menyeret-nyeret petinggi di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung itu benar adanya. Orang berspekulasi boleh-boleh saja karena adanya keanehan.

Khalayak juga tahu proses peradilan Pinangki tak begitu mulus. Ada cerita dia mangkir di pemeriksaan  Kejaksaan Agung. Ada pengakuan yang berubah-ubah. Pinangki juga terkesan menyembunyikan fakta. Jadi pemotongan hukuman yang begitu mencolok tetap menimbulkan tanda tanya besar. 

Masih ada peluang Jaksa Penuntut Umum untuk kasasi. Sampai saat ini pernyataan kasasi belum disampaikan. Sesuai pedoman, kalau hukuman kurang dari dua pertiga dari tuntutan jaksa mesti ada upaya hukum lebih lanjut. Entah nanti yang terjadi, apakah jaksa akan kasasi atau tidak. Kalau ingin menyelelamatkan wajah penegakan hukum kita jaksa seharusnya mengajukan kasasi. Entah kalau ada faktor lain yang mendorong jaksa sudah menerima vonis 4 tahun itu. Artinya jaksa sudah menutup nuraninya. Entah karena alasan esprit de corp atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi melalui Pinangki.

Hakim memang mempunyai kebebasan dalam Menjatuhkan hukuman. Secara universal kebebasan hakim dan peradilan dijamin. Juga di Indonesia dijamin konstitusi. Tapi tetap menjadi masalah kalau kebebasan itu disalahgunakan, setidaknya jika bertentangan dengan akal sehat.

Jika pada akhirnya tak ada upaya kasasi, Oh Pinangki, perempuan cantik yang mendapat berkah kebaikan luar biasa dari para hakim dan jaksa...