Korupsi

Nurhadi Gugat Praperadilan Penangkapannya, Ahli KPK: Status Tersangka Sah

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi cs melakukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkapnya. Dia mengajukan persoalan pengembalian mandat yang pernah dilakukan tiga pimpinan KPK 2014-2019 sebagai landasan hukum penangkapannya.

Nurhadi cs menyebut penetapan tersangka yang dilakukan pimpinan KPK terhadapnya tidak sah karena tiga pimpinan KPK pernah mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo.

Praperadilan ini diajukan Nurhadi bersama dua orang lainnya, yaitu Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) dan Hiendra Soenjoto (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal/MIT). Ketiganya berstatus tersangka di KPK dengan sangkaan Nurhadi dan Rezky menerima suap dari Hiendra.

Dalam persidangan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Ahmad Jaini tersebut, KPK menghadirkan ahli hukum administrasi negara W Riawan Tjandra. Riawan menjelaskan soal pengembalian mandat yang dilakukan tiga mantan pimpinan KPK sebelum jabatannya berakhir.

Menurut Riawan, pengembalian mandat itu hal yang normal dan biasa terjadi dalam suatu organisasi atau lembaga. Bahkan, menurut Riawan, pengembalian mandat itu ekspresi seseorang mencerminkan ketidakpuasan atas suatu keputusan.

“Kalau menurut saya, yang namanya penerimaan mandat nggak dikenal di hukum administrasi. Karena kalau pengembalian mandat itu pengembalian tugas di pimpinan yang sama. Tapi kalau struktur langsung nggak ada mandat, kalau saya lihat kata-kata (mandat) itu nggak bermanfaat, kalau berakhir jabatan ya pada saat keluar surat baru dan ada proses seleksi untuk mengatakan mengikatnya (berhenti),” jelas Riawan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

“Menurut saya, seorang pimpinan pasti akan mengalami stres, itu biasa. Saya katakan ini karena ada pengalaman manajerial organisasi. Biasa kalau ngomong balikin mandat biasa. Mau ngomong apa saja, tapi kalau nggak ada pemberhentian, itu sama aja itu hanya cerminan tidak kepuasan,” imbuhnya.

Riawan mengatakan, meskipun ada ucapan pengembalian mandat dari seorang pimpinan lembaga, namun tidak disertakan dengan SK pengunduran diri, pengembalian mandat itu tidak berlaku. Menurutnya, dalam konteks ini, pimpinan KPK masih tetap memiliki wewenang dalam menetapkan tersangka atau penyelidikan perkara.

“Terkait dengan tindakan tindakan pro justicia yang dilakukan pimpinan KPK 2014-2019 tersebut apakah tindakan penetapan tersangka atau tindakan mengeluarkan surat perintah penggeledahan itu tetap sah?” tanya tim hukum KPK Evi Laila

Ridwan menyebut semua perintah yang ditetapkan pimpinan KPK saat itu tetap sah. Meskipun beberapa pimpinan KPK pernah berkata mengembalikan mandat di hadapan publik.

“Iya (tetap sah). Jadi kewenangan-kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak diuji lembaga yang berwenang, maka itu tetap sah,” tutur dia.

Untuk diketahui, dalam perkara pokoknya Nurhadi diduga KPK menerima total Rp 46 miliar dengan rincian Rp 33.100.000.000 dari Hiendra melalui Rezky dan Rp 12,9 miliar sebagai gratifikasi. Untuk gratifikasi, KPK belum membeberkan secara detail kecuali keterkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA.

(WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close