Nasional

NU: Praktik Mahar Politik Haram

SEMARANG, SENAYANPOST.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengharamkan praktik mahar politik. Keputusan itu diambil dalam pembahasan masalah-masalah atau bahstul masail komisi fatwa dalam musyawarah kerja wilayah NU di Kabupaten Purbalingga, Sabtu (21/4/2018).

“Mahar politik yang ramai belakangan ini merupakan istilah yang baru, yang belum dikenal di masa lalu,” kata Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah Kiai Ubaidillah Sadaqoh.

Salah satu penanggung jawab komisi Bahtsul Masail, Kiai Roghib Mabrur menambahkan, mahar politik diputuskan haram penting untuk menekan praktik korupsi.

Mahar politik haram bagi pemberi maupun yang menerima. Keharaman itu termasuk bagi salah seorang yang memberikan mahar kepada partai politik, baik untuk biaya pemenangan.

“Jika seorang memberikan dana untuk partai maka ia sama dengan menyuap pemimpin partai agar diloloskan atau diberi rekomendasi untuk maju dalam Pilkada. Ini namanya risywah dan hukumnya haram,” ujar Roghib.

Partai politik diminta terbuka melakukan transparansi pendanaan dalam merekrut atau mempromosikan seorang calon, baik untuk mengikuti Pilkada atau pemilihan legislatif. Promosi kepada calon harus berdasarkan kompetensi, kapasitas dan integritas calon tersebut.

“Promosi calon kepala daerah tidak boleh berdasarkan pada kekayaan atau siapa yang berani membayar lebih banyak,” tambahnya.

Roghib menambahkan, jika dengan kompetensi itu lalu seorang mendaftar ke partai maka seorang tersebut tidak boleh diminta membayar mahar politik.

“Seorang tersebut juga haram memberikannya, dan partai haram menerimanya. Ini bertujuan untuk menutup segala hal yang berkaitan dengan praktik suap-menyuap,” tandasnya lagi. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close