Catatan dari Senayan

Nasib Rizieq Shihab dan Gagalnya Mimpi Prabowo

“Dalam Ijtimak yang kedua saya sudah mengatakan begitu saya menang saya akan mengembalikan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau”. Itulah ucapan Prabowo Subianto sang calon presiden dalam salah satu pidatonya pada Februari 2019 silam.

Andai mimpi Prabowo menjadi kenyataan, dia terpilih sebagai presiden, barangkali nasib Rizieq tidak seperti sekarang, terkatung-katung di Tanah Suci. Tak bisa pulang sejak dia di sana dua tahun yang lalu.

Sudah dibayangkan oleh para pendukungnya Rizieq bak Ayatullah Rohullah Khomeini yang pulang dari pelariannya di Prancis pada tahun 1979 memimpin Revolusi Iran dan kemudian menjatuhkan pemimpin Iran yang otoriter Syah Mohammad Riza Pahlevi.

Kenyataannya, mimpi Prabowo tak terwujud. Dia kalah suara lumayan banyak, sekitar 18 juta suara dari Jokowi. Keinginan untuk menjemput Rizieq pun pupus. Ada kendala kepulangannya. Secara teknis, seperti dinyatakan Dubes RI di Arab Saudi Agus Maftuh Abigail, karena status Rizieq dan keluarganya sudah overstay sejak tahun 2018, dia harus membayar denda.

Pihak PA 212, pendukung setia Rizieq dan juga pendukung Prabowo, menuding ada permainan “intelijen hitam” pemerintah Indonesia yang menyebabkan Rizieq dan keluarganya overstay. Maka Novel Bamukmin pentolan PA 212 menganggap pemerintah RI harus bertanggung jawab atas pemulangan Rizieq dengan membayar denda overstaynya. Dengan alasan berbeda Partai Gerindra mematok syarat rekonsiliasi Joko Widodo dengan Prabowo salah satunya adalah pemulangan Rizieq di samping pembebasan para tahanan pendukung Prabowo-Sandi.

Sejumlah partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf juga para pengamat tidak setuju mengaitkan rekonsiliasi dengan pemulangan Rizieq. Syarat pemulangan pentolan FPI yang ke Saudi semula dengab tujuan umrah itu dianggap tidak relevan. Dengan bahasa yang agak lucu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, Rizieq pergi sendiri kok minta dipulangkan. Kalau sekadar tiket pesawat Moeldoko siap membelikan. Atau kata Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia Syafruddin menganggap kepulangan Rizieq itu soal sepele yang mestinya tak perlu dimasalahkan.

Rasa-rasanya memang persoalan kendala kepulangan Rizieq bukan sekadar kesulitan bayar denda overstay. Berapa sih nilai denda untuk Rizieq sekeluarga. Katakan sampai Rp 1 milyar. Jumlah itu sangatlah kecil untuk ukuran Prabowo yang punya pesawat pribadi, rumah megah di Jalan Kertanegara di Jakarta, ranch dan villa di Hambalang dengan puluhan kuda impor. Belum lagi harta Sandiaga Uno.

Saat berangkat umrah memang banyak persoalan hukum dihadapi Rizieq. Setidaknya dia menjadi tersangka untuk dua perkara, yakni perkara pornografi dan dugaaan penghinaan terhadap Pancasila. Tapi keduanya sudah dinyatakan selesai oleh kepolisian. Namun Rizieq masih menjadi terlapor untuk beberapa kasus hukum yang belum ditindaklanjuti dengan lidik dan sidik oleh kepolisian. Barangkali kasus-kasus itu yang menghantui Rizieq untuk pulang ke Indonesia.

Kalau pemerintah Indonesia diminta membantu kepulangan Rizieq, sebenarnya apa urgensinya. Secara kalkulasi politisnya Rizieq tidak menguntungkan pemerintah. Yang terjadi justru sebaliknya. Saat di Indonesia selalu menuding rezim pemerintahan Jokowi zalim. Di Mekah ucapannya juga menyakiti pemerintah dan pendukung Jokowi-Ma’ruf, tetap menganggap Pilpres 2019 penuh kecurangan. Apakah kalau dia pulang ke Tanah Air nanti ada jaminan akan lebih baik. Bisa jadi malah akan merasa besar kepala, lantas memimpin aksi dan memprovokasi para pendukung setianya untuk anti rezim penguasa yang kembali dipimpin Jokowi.

Maka selagi pemerintah tidak menghalangi, ya pulang saja dengan damai. Tidak perlu takut dengan persoalan hukum. Kalau tidak terbukti melanggar hukum hadapi saja secara gentle. Partai Gerindra, PA 212, dan semua pendukung Rizieq tak perlu lagi menjadikan pemerintah dan kepolisian sebagai kambing hitam. Semua pihak perlu melihat persoalan Rizieq secara jernih dan proporsional.

Di negara hukum semua warga negara punya kesamaan di hadapan hukum. Equality before the law. Jangan hanya berani berteriak tapi takut berhadapan dengan hukum.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close