Politik

NasDem Bantah Kunjungan ke PKS Karena Tak Bahagia dengan Kabinet Jokowi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman dinilai karena NasDem tidak happy dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). NasDem membantah penilaian itu. Bahkan rencana pertemuan itu sudah diberitahukan ke Jokowi sebelumnya.

“Nggak lah. Nggak seperti itu (tidak happy dengan kabinet Jokowi). NasDem dari awal adalah ‘orang dalam’ Pak Jokowi,” kata Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

NasDem juga menerima struktur kabinet serta penempatan apapun yang diminta Jokowi. “Itu sudah konsekuensi, baik pahit maupun getirnya kita terima, di manapun posisinya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, NasDem sudah mendukung Jokowi sejak 2014, dilanjut 2019. Sopan santun terhadap Presiden Jokowi tetap dijaga. Tandangnya Ketua Umum ke markas PKS kemarin juga sudah diberitahukan ke Jokowi pada kesempatan pelantikan Presiden Jokowi, 20 Oktober lalu, di Gedung Parlemen. Kebetulan, posisi Willy saat itu ada di dekat Surya Paloh sehingga mengetahui apa yang dikatakan Paloh ke Jokowi.

“Saat Pak Surya ke depan memberikan ucapan selamat ke Pak Jokowi (saat pelantikan Presiden), Pak Surya menyampaikan kepada Pak Jokowi, ‘Pak Presiden, besok saya mau bertandang, mau bertamu ke kantor PKS.’ Jadi ada komunikasi. NasDem benar-benar mengedepankan adab dalam berpolitik, tidak kemudian main ‘slonong boy’,” tutur Willy.

Dukungan NasDem ke Jokowi adalah dukungan tanpa syarat. NasDem tidak keberatan dengan keputusan Jokowi untuk memasukkan Gerindra ke koalisi. Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi.

“Tidak ada sakit hati dari NasDem,” kata dia.

Terlebih, Prabowo sudah menjalin komunikasi dengan Paloh sebelum Prabowo masuk kabinet. Hanya saja, Paloh tetap berpijak pada pendiriannya bahwa perlu ada mekanisme checks and balances dalam pemerintahan demokratis.

“Kalau toh mau ditarik sebagai sebuah simbol rekonsiliasi, tidak semuanya ditarik (ke dalam koalisi), tetap harus ada partai yang menjalankan oposisi di luar pemerintahan,” tutur Willy. (AR)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close