Nama Komjen Pol Listyo Prabowo Tercoret dari Daftar 3 Calon Kapolri Terbaru

Nama Komjen Pol Listyo Prabowo Tercoret dari Daftar 3 Calon Kapolri Terbaru
Komjen Pol Listyo Prabowo

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Nama Kabareskrim Komjen Pol Listyo Prabowo tak ada lagi dalam daftar Calon Kapolri terbaru versi sejumlah pengamat. Tak ada penjelasan pasti karena masih rumor, namun kasus penangkapan Djoko Tjandra dan usianya yang masih relatif muda diduga menjadi alasan untuk tak memasukan nama Lityo.

Mantan ajuda Jokowi tersebut diprediksi masih punya peluang menjadi Kapolri, meski tidak sekarang. Seperti diketahui, bursa calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz makin menghangat seiring dengan munculnya nama-nama sejumlah jenderal sebagai kandidat Kapolri ke permukaan.

Berdasar pantauan, ada sejumlah Jenderal Bintang Tiga di institusi Bhayangkara akan melanjutkan estafet kepemimpinan Kapolri Idham Azis. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane memperkirakan Istana akan melirik dua kandidat utama berdasarkan rekomendasi dari dua institusi.

Yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri (Wanjakti). Dia berharap bahwa proses pencalonan Kapolri saat ini mengikuti prosedur baku, tidak seperti pada saat Idham Azis menjadi Kapolri.

“Tahun lalu tidak melalui proses Wanjakti. Nama Idham Azis diperoleh Presiden hanya melalui usulan Kompolnas," ungkapnya kepada media akhir pekan lalu Sabtu (19/12/2020).

Tiga Kriteria Calon Kapolri 

Dalam menilai calon Kapolri pengganti Idham Azis, Neta melihal ada tiga poin penting yang harus diperhatikan Istana. Pertama, sejauhmana loyalitas dan kedekatan sang calon dengan Presiden Jokowi.

Kedua, calon Kapolri pengganti Idham Azis harus bisa mengkonsolidasikan internal kepolisian.

“Khususnya, jam terbang yang dimilikinya, kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun junior di tubuh Polri, dan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian,” kata dia.

Kemudian yang ketiga, sejauh mana figur calon Kapolri itu tidak memiliki kerentanan masalah, terutama masalah yang bisa menjadi polemik di masyarakat di masa sekarang maupun ke depan.

"Ketiga kriteria ini menjadi bahasan serius dalam menentukan dan memilih calon Kapolri pasca Idham Azis," ungkap Neta S Pane.

Alasannya, masalah Polri ke depan tidak lagi sekadar menghadapi para kriminal dan ancaman keamanan zaman old. Neta mengatakan, pada pertengahan Januari 2021 paling tidak Istana telah mengantongi para kandidat dan sudah dikirim ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kepatutan.

“Minimal 20 hari sebelum Kapolri Idham Azis pensiun nama calon penggantinya sudah bisa diproses," ujarnya.

Informasi yang beredar di media, Wanjakti saat ini tengah menggodok 10 nama perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon kandidat Kapolri. Enam orang di antaranya merupakan komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.

Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti, Minggu (20/12/2020) mengatakan, Jenderal (Pol) Idham Azis akan pensiun pada 1 Februari 2021. Sementara, batas pensiun bagi anggota Polri adalah 58 tahun.

Poengky Indarti mengaku telah mengantongi nama calon Kapolri yang akan diusulkan ke Jokowi. Meski begitu dia tidak menyebut nama kandidat tersebut. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 11 ayat (6) huruf B menyatakan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yakni kepangkatan dan jenjang karier.

"Yang dimaksud dengan jenjang kepangkatan ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri," ucap Poengky, Sabtu (19/12/2020).

Poengky menuturkan, pihaknya telah menerima masukan dari sejumlah pihak soal nama-nama calon Kapolri.

"Kami menerima masukan-masukan dari internal Polri dan eksternal Polri, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan purnawirawan Polri tentang kriteria kapolri di masa depan," ujarnya seperti dikutip Kompas.com.

Kompolnas selanjutnya akan menyaring nama-nama perwira tinggi Polri yang memiliki prestasi, integritas, dan rekam jejak yang terbaik. Hal itu dilakukan dengan merujuk Pasal 11 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal ini menyebutkan bahwa calon kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Setelahnya, Kompolnas akan menyerahkan lebih dari satu nama calon untuk dipilih Jokowi.

Nantinya, berdasarkan hak prerogatif presiden, beliau akan memilih, dan mengirimkan nama calon kapolri yang dipilih presiden untuk disetujui DPR. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai penunjukkan tersebut secara tidak langsung mengubah bursa calon Kapolri ke depannya.

Menurut Neta, peluang jenderal bintang dua Polri untuk masuk dalam bursa calon Kapolri telah tertutup usai penunjukkan tersebut.

"Padahal sebelumnya ada salah satu dari tiga jenderal bintang dua polri yang disebut sebut akan menjadi bintang tiga dan masuk dalam bursa calon Kapolri, yakni Irjen M Fadil (Kapolda Metro Jaya), Irjen Lufthi (Kapolda Jateng), dan Irjen Dofiri (Kapolda Jabar)," kata Neta dalam keterangannya, Rabu (23/12/2020).

Neta menuturkan pergantian Kepala BNN yang terlambat 23 hari dinilai sebagai strategi untuk mengulur waktu agar mengunci masuknya jenderal bintang dua untuk bisa ikut dalam bursa calon Kapolri.

3 Calon Kapolri

Jika melihat berbagai argumen dari dua institusi yang dapat memberikan rekomendasi kandidat calon Kapolri kepada Presiden, ada dua angkatan yang paling memungkinkan menjadi Kapolri yaitu angkatan pendidikan akademi kepolisian 1988 dan angkatan 1989.

Saat ini setidaknya, ada 3 orang nama Komisaris Jenderal (Komjen) yang diunggulkan dari percaturan argumen.

Mereka berasal dari angkatan 1988.

Yakni, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono selaku Wakapolri dan Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); serta Komjen Pol Agus Andrianto selaku Kabaharkam angkatan 1989.

1 Komjen Gatot Eddy Pramono

Sepanjang masa pandemi Covid-19, Wakapolri Gatot Eddy Pramono kerapkali muncul di publik karena ia juga ditugaskan Presiden Jokowi sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

Gatot Eddy Pramono hingga saat ini disebut sebagai calon kuat Kapolri pengganti Idham Aziz.

Polisi kelahiran Solok, Sumatra Barat, 28 Juni 1965 berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Wakapolri ia menjabat Kapolda Metro Jaya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan Gatot Eddy merupakan satu dari tiga nama yang paling direkomendasikan untuk menjadi Kapolri.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta memberikan gambaran keuntungan Komjen Pol Gatot menjadi Kapolri. Dengan masa kerja masih tiga tahun dan sudah cukup senior.

“Pengalaman Komjen Pol Gatot Eddy perlu perhitungkan, pernah jabat Kapolda Metro Jaya sehingga paham soal situasi lapangan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/12).

2 Komjen Boy Rafli Amar

Karir Boy Rafli Amar mirip dengan Tito Karnavian yang melejit setelah menjabat Kapolda Papua. Hal yang sama juga, Boy juga saat ini menduduki jabatan Kepala BNPT.

Perbedaannya, Boy banyak dikenal sebagai humas Polri. Boy Rafli Amar lahir di Jakarta pada 25 Maret 1965 dari pasangan Minangkabau. Ayahnya berasal dari Solok sedangkan ibunya dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ia adalah cucu dari sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo. Boy menikah dengan Irawati dan telah dikaruniai dua orang anak.

Staf Pengajar Universitas Tarumanagara Dr Urbanisasi memprediksi Boy Rafli sangat layak untuk menjadi Kapolri. Selain sosok humanis, ia juga memiliki kemampuan komunikasi ke segala lini.

“Hal ini merupakan modal sekaligus Prestasi Komjen Boy Rafly ketika Menjadi Kadiv Humas Polri,” kata Urbanisasi di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Lebih lanjut Urbanisasi mengatakan salah satu prestasi terbaik Boy Rafli sebagai perwira polisi adalah ketika bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror.

“Kasus Terorisme yang ditangani pak Boy termasuk kasus berskala besar dan jangkauannya internasional, beliau menangani kasus bom Bali,” ujar Urbanisasi.

Dalam menangani kasus Bom Bali, Boy banyak berhadapan dengan para pelakunya seperti Amrozi, Imam Samudra, Muklas, Ali Imron, Doktor Azhari, Nurdin M Top. Bahkan, dengan Ustaz Abu Bakar Baa’syir, ketua pesantren Ngeruki Solo yang dulu membaiat orang-orang atau pelaku-pelaku bom Bali.

“Loyalitas pengabdian, profesionalisme dan integritas Boy Rafli tak diragukan lagi. Kredibilitas, kompetensi, mental dan moral sangat baik," ungkapnya.

"Lebih penting dan utama lagi, setia pada negara dan pimpinannya. hal ini sangat penting bagi presiden Jokowi menunjuk seorang pembantunya di samping profesionalisme,” lanjutnya.

3 Komjen Agus Andrianto

Pria lulusan Akpol 1989 ini diketahui berpengalaman dalam bidang reserse, sebelum jadi Kabaharkam ia menjabat Kapolda Sumut menggantikan Komjen Firli Bahuri, yang menjadi Ketua KPK.

Agus dilahirkan di Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967. Dia selama ini sangat gencar mengkampanyekan penggunakan produk dalam negeri di institusi kepolisian.

Ia pernah dianugerahi beberapa tanda penghormatan, di antaranya Bintang Bhayangkara Pratama, SL Pengabdian XXIV, SL Ksatria Bhayangkara, SL Operasi Kepolisian hingga France Medal.

Agus sangat terkenal ketika menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2016, tatkala menangani kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Lantas, siapa perkiraan kandidat yang akan jadi calon Kapolri?

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Supriansa mengatakan, sejauh ini belum ada kandidat yang secara resmi dikirimkan Presiden ke DPR. Melalui pesan Whatsapp, dia menyatakan, hasilnya baru akan bisa disimpulkan dari hasil fit and proper test oleh DPR.

Bagaimana dengan Komjen Listyo Prabowo?

Dilihat dari prestasinya, Komjen Listyo juga layak dengan posisi Kapolri. Mantan Kapolda Banten yang kini menempati orang nomor 3 di tubuh Polri ini sangat kenal dengan Jokowi karena pernah menjadi ajudannya.

Bukan hanya itu, Listyo baru saja menggapai sukses yang tak dicapai calon kapolri lain, yakni menangkap buronan kelas kakap, Djoko Tjandra. Namun sukses itu belakangan dipertanyakan karena mengorbankan sejumlah jendral, termasuk anak buahnya sendiri sehingga muncul kicauan dugaan keterlibatan Listyo sendiri.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sendiri sudah merespons klaim terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte, yang menyeret namanya dalam persidangan kasus dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Listyo menyayangkan sekelas Napoleon yang jenderal bintang dua, mudah saja percaya dengan pengakuan oknum-oknum yang menyeret-nyeret seseorang untuk kepentingan pribadinya.

Seharusnya, kata Listyo, Napoleon mengonfirmasi untuk mencari kebenaran terkait klaim oknum tersebut kepada dirinya. Pernyataan Napoleon sendiri juga tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Kan dia jenderal bintang dua dan pejabat utama, seharusnya yang bersangkutan kroscek apakah betul TS (Tommy Sumardi) memang dapat restu dari saya."

"Agak aneh kalau ada orang yang membawa nama kita, dan orang itu langsung percaya begitu saja kalau mereka dekat dan mewakili orang itu," ujar Listyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Menurut Sigit, pernyataan Napoleon dinilai hanya menyesatkan kebenaran yang ada. Seharusnya, kata Listyo, yang bersangkutan fokus untuk menjawab substansi fakta-fakta konstruksi hukum yang ditemukan oleh penyidik Bareskrim Polri.

Tapi, hal itu tidak dilakukan oleh Napoleon. "Pihak TS juga sudah membantah pengakuan dari NB."

"Kami meyakini majelis hakim pasti akan melihat fakta yang sesungguhnya, mana yang suatu kebenaran dan mana hal yang mengada-ada," tutur Listyo.

Selain itu, kata Listyo, penghapusan red notice juga bukan kewenangan dari Bareskrim Polri, melainkan memang ranah dari Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter) Polri.

Napoleon sendiri menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri. "Bareskrim tidak punya kewenangan memerintah Kadiv Hubinter menghapus red notice."

"Karena yang mengajukan red notice Kejaksaan, alasan yang tidak masuk akal pernyataan itu," tegas Listyo.

Ada pun alasan lain tak masuknya Listyo Prabowo dalam bursa Kapolri karena usia dan angkatannya yang masih muda. Listyo alumnu Akpol 91, lahir 5 Mei 69 (51 tahun). Yang artinya masa dinas 78 bulan lagi alias masa pensiun yg masih cukup lama, yakni hingga Mei 2027.