Nadiem Tunda Pembukaan Kembali PAUD hingga 2 Bulan Lagi

Nadiem Tunda Pembukaan Kembali PAUD hingga 2 Bulan Lagi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mendikbud Nadiem Makarim memastikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih belum diizinkan kembali dibuka hingga saat ini. Pembukaan sekolah atau kegiatan belajar-mengajar tatap muka di sekolah zona hijau dan kuning virus corona baru diizinkan untuk jenjang SD, SMP, SMA.

Penundaan pembukaan PAUD akan dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan ke depan. Menurut Nadiem, saat ini tengah dilakukan proses observasi unit pendidikan, terutama berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di lingkungan PAUD.

“PAUD itu kita tunda dulu, karena sangat sulit jaga protokol kesehatannya pun sudah dilimit 5 peserta, masih kita tunda dua bulan lagi, agar kami berikan waktu observasi lagi, jadi SD, SMP, SMA dulu yang dikaji oleh pemda setempat untuk kembali dibuka,” ujar Nadiem dalam program To the Point.

Nadiem menganggap pembukaan sekolah jelas membutuhkan pertimbangan matang sebelum diterapkan di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, dibutuhkan waktu yang lama bagi pemda dan komite sekolah untuk mempersiapkan penyelenggaraan belajar-mengajar tatap muka

“Di zona hijau saja, baru 15-20 persen sekolah yang tatap muka. Pun di-setting sekarang zona kuning dan hijau bisa buka, karena protokol sulit, ini butuh waktu berminggu-minggu dan berbulan-bulan sampai sekolah siap tatap muka,” ucap Nadiem.

“Jadi kenapa sekarang dibuka, karena ini kita lihat pengalaman di zona hijau, ini perlu waktu bagi tiap pemda untuk persiapan, jadi apa pun yang kita tentukan sekarang baru diimplementasi ada jeda waktunya. Pasti ada gap dan tidak akan semua melakukan karena protokolnya sulit,” lanjut dia.

Nadiem Pastikan Pemerintah Pusat Tak Lepas Tangan

Nadiem menjelaskan pemerintah pusat tak akan begitu saja lepas tangan soal pembukaan sekolah, meski kewenangan akhirnya berada di tangan pemda maupun pihak sekolah. Ia memastikan pemerintah pusat menyusun secara rinci seluruh anggaran untuk penambahan fasilitas kesehatan di lingkungan sekolah hingga kurikulum pembelajaran.

“Sekolah memang dimiliki pemda, memang historis sekolah di pemda. Tapi pusat yang berikan dukungan sisi anggaran dan kurikulum dan kebijakan dan kesehatan. Rambu kesehatan (di tangan) Kemenkes, Gugus Tugas punya tangan-tangan di daerah yang dari pemda,” jelas Nadiem.

“Yang semua koordinasi dengan standarnya. Memang keputusan akhirnya ini di pemda, otonomi daerah bisa ambil langkah tersebut,” pungkasnya.