Politik

Mundur Jika Pilkada Dikembalikan ke DPRD

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan kalau pilkada langsung dikembalikan ke DPRD maka setback, mundur, karena pilkada langsung oleh rakyat itu sebagai evaluasi atas pilkada yang selama Orde Baru dipilih oleh DPRD.

“Evaluasi pilkada memang perlu, tapi bukan mengembalikan ke DPRD. Apalagi pilkada langsung ini makin lama makin berkualitas dalam pelaksanaannya, meningkatkan proses demokrasi dan mampu melahirkan pemimpin daerah yang terbaik,” kata politisi NasDem itu.

Hal itu dikatakan Saan Mustofa dalam forum legislasi “Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang kembali ke DPRD?” bersama mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, anggota Komisi II DPR FPPP Achmad Baidowi, dan pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Andriadi Achmad, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta., Selasa (19/11/2019).

Persoalannya kata Saan, bagaimana mengaveluasinya, maka titik kelemahannya yang perlu diperbaiki. Seperti biaya tinggi, apakah ada jaminan tak akan berbiaya tinggi dengan dipilih DPRD? Atau malah money politics-nya ada di DPRD, karena sudah tahu jumlah dan anggota DPRD yang akan disasar?

“Dipilih DPRD tak ada jaminan lebih murah,” jelas Saan.

Mantan politisi Demokrat itu menyontohkan jika misalnya syarat dukungan 20 persen anggota DPRD dari 80 anggota, maka cukup 16 anggota, dan sebanyak 16 anggota inilah kata Saan, yang mesti disasar money politics.

Selain itu, ada serangan fajar atau goodbying, SARA dan sebagainya. Sanksinya harus berat, dan jika terbukti secara hukum harus didiskualifikasi.

“Meski dilakukan atas nama timses, relawan dan orang lain yang tak dikenal, maka harus dibatalkan pencalonanya,” pungkasnya.

Menurut Baidowi, Komisi II DPR akan memasukkan revisi pilkada ke prolegnas perioritas 2020. Seperti netralitas ASN/PNS, maju pilkada harus mundur bagi ASN, anggota DPR, DPD, DPRD, dan lain-lain. Tapi, jika mempertimbangkan mudhorot (buruk) dan manfaat (baik) nya pilkada langsung memang lebih mahal.

“Baik pelaksanaan maupun kontestasinya. Sehingga semua perlu dievaluasi. Termasuk kepala desa yang lebih taat kepada bupati dibanding camat (dana desa), bupati langsung ke presiden yang seharusnya ke gubernur. Jadi, problem politik yang perlu diselesaikan,” tambahnya.

Hanya saja kata Fahri, perdebatan ini tak dilandasi gambar besar dari persoalan, sehingga nyasar dan hilang di tengah jalan. Seharusnya penataan kelembagaan daerah itu berbasis pada design konstitusioal. Baik eksekutuf, yudikatif maupun legislatif.

“Kalau berangkat dari design besarnya makan akan ditemukan akarnya. Seperti halnya BPJS Kesehatan, data DPT pemilu dan lain-lain,” ujarnya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close