Hukum

Muluskan Perizinan Meikarta, Ada Dana yang Masuk ke DPRD dan Pemkab Bekasi

BANDUNG, SENAYANPOST.com – Aliran dana diketahui diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bekasi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta.

Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah, yang hadir dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, sebagai saksi Billy Sindoro, Senin (14/1/2019), mengatakan uang tersebut diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

“Saya juga dilapori oleh Neneng Rahmi bahwa dia sudah fasilitasi anggota DPRD Bekasi untuk jalan-jalan ke Thailand. Biayanya dari Meikarta,” ujar Neneng dalam kesaksiannya.

Akan tetapi, Neneng mengaku tidak tahu berapa nominal yang diberikan Neneng Rahmi kepada anggota DPRD Bekasi tersebut.

“Untuk jumlahnya saya tidak tahu,” kata dia.

Dalam persidangan, jaksa dari KPK juga menghadirkan E. Yusuf Taufik selaku Kepala Biro Tata Ruang Pemkab Bekasi, dan Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto, juga Satriadi, dari PT Mahkota Citra Sentosa sebagai perwakilan perusahaan pengembang Meikarta.

Dalam perkara ini Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Bekasi diduga menerima suap untuk memuluskan proyek pembangunan Meikarta.

Neneng Hasanah disebut menerima suap Rp10.830.000.000 dan 90.000 SGD (dolar Singapura). Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada jajaran kepala dinas di Kabupaten Bekasi terkait perkara itu. (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close