Nasional

MUI Minta Politisi Tak Mainkan Isu Agama

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menjelang Pemilu 2019, MUI mengimbau para politikus tidak menggoreng isu SARA dalam kampanye dan di depan media. Salah satunya, seperti apa yang dilakukan PSI yang menyebut ingin merevisi UU Perkawinan yang menyinggung isu poligami.

“MUI mengimbau kepada para politisi dan elite politik dalam menyampaikan kampanye tidak memproduksi isu SARA. Sebab, selain hal itu tidak dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan juga rentan menimbulkan konflik dan mengganggu harmoni kehidupan antarumat beragama,” tegas Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan, Selasa (18/12/2018).

Menurut politisi PPP itu, politisasi SARA dampaknya sangat berbahaya karena dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. “Salah satu yang menjadi sorotan adalah isu poligami. Meski hal itu merupakan fenomena sosial tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masalah tersebut bersentuhan dengan keyakinan dan syariat agama Islam.

“Ketika isu poligami itu dieksploitasi untuk kepentingan politik, maka dipastikan menimbulkan ketersinggungan dan melukai perasaan umat Islam karena meyakini dan mengimani bahwa poligami itu adalah salah satu syariat yang terdapat di dalam ajaran Islam,” jelas Zainut.

Karena itu, MUI mengajak semua pihak khususnya para elite politik untuk menghindari politik fitnah, kampanye berbau SARA, dan ujaran kebencian. “Karena bisa merusak peradaban, menghambat konsolidasi demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kebinekaan dan kerukunan bangsa.

“Kepada KPU dan Bawaslu diminta untuk bertindak tegas kepada para peserta pemilu yang melakukan politik SARA sehingga pemilu berjalan dengan damai, bersih dan dan aman,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, partainya di parlemen nanti akan memperjuangkan larangan berpoligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara (ASN).

Yaitu akan revisi UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperbolehkan poligami. “Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara. Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami,” kata Grace, Selasa, (11/12). (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close