MPR Usulkan Bentuk Mahkamah Kehormatan Majelis

MPR Usulkan Bentuk Mahkamah Kehormatan Majelis

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), mengusulkan agar membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM).

Pembentukan Mahkamah ini sebagai respons kongkret atas kesepakatan MPR dengan KY (Komisi Yudisial) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang akan menyelenggarakan Konvensi Nasional ke II tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Demikian disampaikan HNW dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020).

MPR RI pada tahun 2001, saat masih menjadi Lembaga Tertinggi Negara telah membuat TAP MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, seharusnya memang tak ketinggalan dalam komitmen beretika salah satunya dalam pembentukan badan penegakan Etika, karena DPR dan DPD, dua lembaga legislatif yang lain, malah sudah membentuknya. DPR mempunyai MKM, dan DPD mempunyai Dewan Kehormatan Dewan (DBD).

Karena itu kata HNW, seharusnyalah jika MPR RI segera membentuk lembaga sejenis, misalnya dengan nama MKM. Memang semua anggota MPR adalah sekaligus anggota DPR atau anggota DPD. Tapi, ada berbagai kegiatan yang khas di MPR, diikuti oleh anggota MPR sebagai anggota MPR, dan itu tidak terdapat di DPR atau DPD.

Misalnya kegiatan terkait sosialisasi 4 pilar MPR, kegiatan di Badan-badan MPR serta kegiatan terkait pelaksanaan hak MPR dan anggota MPR terkait pengkajian/pelaksanaan/perubahan terhdadap UUD, TataTertib MPR dan lain-lain.

“Dengan pembentukan MKM tersebut, MPR menghadirkan komitmen lebih kuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang dibuatnya sendiri, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat MPR sebagai lembaga pemusyawaratan rakyat, dan marwah Pimpinan serta Anggotanya dan Lembaga MPR-nya,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Sebagaimana diketahui, berbagai lembaga negara telah memiliki lembaga penegak kode etik. Komisi Yudisial (KY) telah memiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP ), DPR RI memiliki Makahamah Kehormatan Dewan (MKD ), begitu juga DPD yang memiliki Badan Kehormatan Dewan (BKD ), hingga Komite Etik/Dewan Pengawas KPK RI.

Dengan penegakan kode etik yang terdapat di berbagai lembaga negara tersebut, maka diharapkan para penyelenggara negara, teemasuk di MPR, semakin terdorong untuk semakin amanah laksanakan amanat Rakyat, dan bisa meminimalisir kasus pelanggaran hukum yang bermula dari pelanggaran etik, sehingga berbagai kasus pelanggaran etik tak terjadi sehingga tak perlu lagi dihadapkan dengan peradilan umum. (WS)