MPR : Sebagai Pelajaran, Sejarah Khilafah Tak Masalah

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan jika pelajharan ‘sejarah kholifah atau khilafah’ tetap diperbolehkan dan baik dipelajari dalam sejarah Islam. Namun, khilafah sebagai tujuan politik untuk mendirikan sebuah negara di Indonesia, dilarang dan ini melawan konstitusi.

“Jadi, kalau hanya sebagai pelajarah bagi anak-anak sekolah, khilafah itu tak amsalah. Sama saja dengan sejarah revolusi Rusia, sejarah G 30 S PKI, dan lain-lain. Jadi, hanya sebagai sejarah. Bukan menghidupkan ideologi, dan apalagi mendirikan negara,” tegas Wakil Ketua MPR RI itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Kalau sejarah lanjut Arsul Sani, memang tak bisa dihapuskan. Tapi, kalau coba-coba menghidupkan ideologi dan apalagi mendirikan negara khilafah dengan mengganti Pancasila, maka ini yang dilarang. “Kalau sebagai pelajaran sejarah ya tak masalah,” kata Arsul.

Namun, DPR RI akan mendalami pernyataan Menag RI Fachrul Razi terkait penarikan materi khilafah dan jihad di lingkup madrasah tersebut. “Tentu akan DPR akan mendalami hal itu dengan Menag RI nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama, melalui Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, menanggapi viralnya surat penarikan tersebut. Menurutnya, yang dimaksud oleh Kementerian Agama dalam hak ini hanyalah perubahan pengajaran khilafah dan jihad dari kajian fikih menjadi kajian sejarah.

“Jadi begini, pertama, khilafah dan juga jihad itu tidak dihapuskan sama sekali dalam mata pelajaran kita, hanya dipindahkan tempatnya dari pelajaran fikih menjadi pelajaran sejarah. Jadi fakta bahwa pernah ada khilafah dalam sejarah peradaban Islam itu tidak bisa ditutupi itu fakta adanya, pernah ada dalam sejarah peradaban Islam,” kata Kamaruddin Amin, Senin (9/12/2019).