Parlemen

MPR Ingatkan Pemerintah untuk Kaji Mendalam Sebelum Penerapan New.Normal

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mengingat pasien covid-19 masih belum turun.khususnya di Jawa, MPR mengingatkan pemerintah mengkaji secara seksama rencana penerapan new.normal pada 5 Juni mendatang.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan dan menikaji secara mendalam sebelum memberlakukan new normal di Indonesia, untuk mencegah bertambahnya kasus covid-19 akibat banyak masyarakat yang mulai beraktivitas,” tegas Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Kamis (28/5).

Pemerintah dan Gugus Tugas Covid 2019 kata Bamsoet harus mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB, dan menjadikan hasil evaluasi tersebut untuk menentukan apakah new normal dapat atau belum bisa diterapkan secara optimal di daerah tersebut.

Dengan begitu kata Bamsoet, maka pemerintah dan Gugus Tugas Covid 2019 memiliki basis data yang valid untuk menjadi dasar keluarnya kebijakan baru tersebut, dan memaparkan penjelasan tersebut kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki satu visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan tersebut.

Karena itu Bamsoet mengusulkan, agat
pemerintah dan Gugus Tugas Covid 2019 melibatkan akademisi termasuk sebagai birokrat pembuat kebijakan untuk berperan dalam membangun kapasitas dan kapabilitas membuat kebijakan agar berbasis data dan indikator yang valid, agar bermanfaat dan efektif dalam pelaksanaan new normal tersebut.

Sekolah

Bersamaan dengan itu perlunya pemerintah mempertimbangkan secara matang wacana pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar para siswa/i mulai Juli mendatang.

Bamsoet minta pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memperhatikan sarana dan prasarana sekolah harus disesuaikan dengan kondisi untuk menghadapi kemungkinan penyebaran Covid-19, minimal setiap sekolah sudah siap menjalankan protokol kesehatan sebelum membuka sekolah atau pada kondisi pandemi Covid-19 benar-benar dianggap sudah bersih.

Lebih baik lagi kata Bamsoet, kalau pemerintah melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) dan para pakar epidemiologi sebelum membuat kebijakan membuka sekolah pada tahun ajaran yang akan dimulai pada bulan Juli 2020 mendatang, mengingat keselamatan siswa/i menjadi pertimbangan utama dan agar tidak menjadi kluster baru penyebaran virus Covid-19.

Gugus Tugas Covid-19 dan Kemendikbud perlu mengacu dari negara lain yang sudah membuka sekolah saat kasus Covid-19 di negaranya ketika Covid-19 reda/sudah tidak ada kasus, namun justru memunculkan kluster baru Covid-19 dari kalangan guru dan siswa. “Hal ini perlu untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan,” tambah Bamsoet.

Menurut Bamsoet, sebelum mulai membuka kegiatan belajar-mengajar di sekolah, pemerintah harus melakukan sosialisasi serta simulasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

“Sehingga dapat meminimalisir potensi penularan virus Covid-19 di kalangan guru maupun siswa,” pungkasnya. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close