Politik

MPR: Hidupkan Kembali Penataran P4

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Anggota MPR RI Deding Ishak mengusulkan dihidupkannya kembali Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) dan dibentuk lagi lembaga seperti Badan Pembina Pendidikan Pelaksaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/4/2018), Deding menambahkan, perlunya dihidupkan kembali P4 dan BP7 karena semangat kehidupan berbangsa semakin kendur. Bahkan dengan tidak adanya lembaga yang membina ideologi Pancasila maka banyak ideologi lain yang mengakar dan berkembang di tengah masyarakat dan bertentangan dengan Pancasila.

“Pancasila itu sudah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai ideologi negara. Tidak ada lagi ideologi di Indonesia selain Pancasila. Tetapi faktanya sekarang banyak ideologi yang bersifat ekstrem kiri maupun ekstrem kanan dan dibiarkan berkembang,” kata Deding ketika menyampaikan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di DPD Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (21/4/2018).

Menurut Deding, masyarakat tidak bisa dibiarkan memilih ideologi sendiri dan mengembangkan ideologi non-Pancasila berkembang di Indonesia. Oleh sebab itulah dia menilai perlu dihidupkannya Penatatan P4 dan pembentukan lagi lembaga pembina Pancasila seperti BP7.

Menanggapi adanya lembaga Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) yang dibentuk Presiden Jokowi, anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI ini menilai peran dan kedudukan UKPPIP tidak cukup kuat karena lebih bersifat mengkaji ideologi dan tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan dalam rangka memperkuat ideologi Pancasila.

Dalam kesempatan itu, Deding juga mengusulkan agar pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota kembali dilakukan oleh DPRD. Alasannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat lebih banyak mudhorotnya ketimbang maslahatnya.

“Dan ini tidak bertentangan dengan Pancasila sebab asas demokrasi dalam Pancasila adalah musyawarah-mufakat,” katanya sembari membeberkan bahwa pilkada secara langsung saat ini cenderung tanpa etika, menyuburkan benih konflik di tengah masyarakat dan merusak kohesivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dia menekankan kepada masyarakat, terutama elite untuk saling menghormati meski berbeda pilihan politik baik dalam pilkada, pileg maupun pilpres.

“Yang penting kita harus tetap menjaga nilai persatuan sebagai upaya mewujudkan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Karena hanya dengan cara itu maka NKRI akan terjaga, tetap langgeng dan abadi,” demikian Deding Ishak.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ketua Harian DPD Partai Golkar Jatim DR. Fredi Purnomo yang menilai ongkos pilkada sangat mahal dan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Oleh sebab itu sebaiknya pilkada dikembalikan kepada DPRD,” katanya saat memberi sambutan dalam Musda MDI Jatim yang memilih kembali DR. KH. Kasno Sudaryanto, M.Ag MAG sebagai Ketua MDI Jatim 2018-2023. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close