MPR Dorong DPR dan Pemerintah Bahas RUU Etika Penyelenggara Negara

MPR Dorong DPR dan Pemerintah Bahas RUU Etika Penyelenggara Negara
Ketua DPR Bambang Soetatyo seusai membuka Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa, di Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/11/20).

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Pemerintah bersama DPR RI kembali membahas dan menyelesaikan Rancangan Udang Undang (RUU) Etika Penyelenggara Negara, yang sebelumnya pernah masuk dalam program legislasi (Prolegnas) 2014-2019. Namun karena keterbatasan waktu, tak sempat diselesaikan.

Penyelesaian RUU tersebut, padahal merupakan amanah sekaligus turunan dari Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tersebut, etika politik dan pemerintahan yang akan menjadi tema bahasan dalam konferensi ini mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati. Serta siap mundur dari jabatan politik jika terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat,” papar Bamsoet seusai membuka Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa, di Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/11/20).

Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Turut hadir Wakil Ketua MPR TI Jazilul Fawaid, Sekjen MPR FI Ma'ruf Cahyono, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Ketua DKPP Prof. Muhammad, anggota DPD RI Prof. Jimly Asshiddiqie, dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan Andi Mattalatta.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, melalui Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa, diharapkan dapat memberikan rumusan dalam upaya penegakan etika kehidupan berbangsa. Khususnya mengenai etika politik dan pemerintahan, serta etika penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satunya dengan menyiapkan naskah akademik RUU Etika Penyelenggara Negara.

“Etika merupakan pondasi bagi kelangsungan hidup bangsa. Runtuhnya etika berbangsa, akan mengakibatkan runtuhnya bangsa tersebut. Dalam hubungan inilah, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001, yang meletakkan basis etika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, demi terwujudnya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),” jelas Bamsoet.

Jazilul Fawaid berpendapat TAP MPR RI tersebut sebagai semangat reformasi Mei 1998 anti KKN dalam kehiduoan berbangsa dan bernegara. "Itulah yang direkomendasikan untuk dibuat UU," tambahnya.

Karena itu, MPR RI menindaklanjuti melalui Pokja-Pokja dan selanjutnya meminta DPR dan pemerintah untuk membahas rekomendasi MPR RI tersebut dalam naskah akademik.

"Selanjutnya diproses menjadi UU Etika Penyelenggara Negara, sesuai prosedur legislasi," pungkasnya.