Konsultasi Hukum

“Money Politic” Dalam Aturan Pilkada

Sejak pemilihan secara langsung, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai bentuk pesta demokrasi di tingkat daerah propinsi, Kabupaten dan Kota selalu aja terdengar adanya berbagai macam cara di tempuh oleh pasangan calon untuk memenangkan pemilihan.

Untuk mendapatkan suara Paslon untuk memenangkan pemilihan mempengaruhi pemilih dengan cara membagikan uang atau materi” sedangkan dalam proses pencalon para paslon mencari dukungan dari partai politik terkadang dilakukan dengan cara memberi imbalan dalam bentuk apapun agar dapat mendukung paslon tersebut degan demikian partai (orang anggota partai) menerima imbalan. Cara-cara memberi atau menerima imbalan terkait dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dikenal dengan nama Money Politic.

Apakah saksi bagi pemilih (pemilik suara) dan anggota partai politik terkait masalah money politic, dimana diaturnya?

Josh, Jakarta

Terima kasih atas pertanyaannya

Dalam pesta demokrasi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melibat rakyat yang mempunyai hak pilih secara langsung, pemilik suara memiliki kebebasan mau diserahkan (memilih) kepada paslon yang dia sukai. Sehingga sering terjadi dilakukan hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh Paslon untuk merebut hati para pemilik suara. Dan begitu dalam proses pencalonan, para calon berbagai macam cara ditempuh guna mendapatkan dukungan dari partai politik yang mempunyai hak untuk mengusung.

Untuk menjawab pertanyaan saudara, kami mengacu pada Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana dalam Pasal 73 ayat 1 s/d (4) memuat Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih, saksinya apabila terbukti melakukan pelanggaran dapat dibatalkan sebagai pasangan calon oleh KPU, sementara bagi tim kampanye dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping pasangan calon dan tim kampanye, pihak lain sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk pertama, tidak menggunakan hak pilihnya; kedua, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bahkan dalam UU nomor 10 Tahun 2016 sangat jelas ancaman pidananya sebagai berikut :

Pasal 187A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya di dalam Pasal 187B disebutkan Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Terakhir, dalam Pasal 187C disebutkan setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat

Joseph M.E Pauner, S.H Advocate/Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close