Catatan dari Senayan

Momentum Menjinakkan KPK

SUDAH cukup lama ada upaya untuk menjinakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga negara anti rasuah produk Reformasi yang paling bertahan lama dibandingkan dengan lembaga-lembaga sejenis yang ada sebelumnya. Sejak zaman Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno hingga zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto silih berganti dibentuk lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, tapi semuanya tidak ada yang bertahan lama. Tokoh-tokoh yang dikenal bersih mulai dari Sultan Hamengku Buwono IX, Bung Hatta, Wilopo, AH Nasution hingga JB Sumarlin ditunjuk sebagai pimpinan lembaga antikorupsi ini dengan berbagai nama dan format. Semuanya akhirnya kandas, karena dianggap.”mengganggu” jalannya pemerintahan.

Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi masa lalu hampir semuanya itu tak bertahan lama selain karena berangkat dari ketidaktulusan pembentuknya juga karena tidak difasilitasi dengan undang-undang dan sarana yang memadai.

Setelah relatif lama tidak ada lembaga resmi anti rasuah, pasca jatuhnya rezim Orde Baru, dibentuklah KPK pada tahun 2002. Berbekal undang-undang yang kuat, kredibililtas para pimpinannya, dan kinerjanya, KPK memperoleh kepercayaan besar dari masyarakat. KPK pun menjadi media darling sampai saat ini.

KPK sudah bertahan relatif lama, sudah berusia 15 tahun lebih dan sudah berganti empat periode kepemimpinan. Bandingkan dengan lembaga sejenis yang rata-rata hanya bertahan 2 sampai 4 tahun. Bahkan ada yang layu sebelum berkembang.

Mitra kerja dan semua pemangku kepentingan pada mulanya mengapresiasi kinerja KPK. Sejumlah pelaku korupsi, pemberi dan penerima suap ditangkap dan dipenjarakan. Di kancah internasional reputasi KPK pun diakui. Peringkat IPK Indonesia menurut Transparansi Internasional terus membaik. Tetapi dalam perkembangannya KPK dinilai membahayakan oleh para mitra kerja. Kepolisian dan Kejaksaan sangat terganggu karena kalah bersaing sesama penegak hukum. Maka ada kisah “Cicak dan Buaya”. Kewenangan KPK dianggap berlebihan sebagai institusi superbody. Tapi karena rakyat tetap menganggap peran KPK tetap dibutuhkan, maka bersama mesia massa rakyat pun menyeret Presiden untuk menyelematkan KPK dari berbagai serangan.

DPR yang pada mulanya mengapresiasi kinerja KPK pun berubah. Satu demi satu anggota DPR, tokoh-tokoh partai di pusat maupun daerah terciduk melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bagi mereka, KPK dianggap keterlaluan, Benar yang menyeleksi para pimpinan KPK itu Presiden melalui tangan Panitia Seleksi (Pansel) tetapi DPR merasa punya peran dalam menentukan 5 dari 10 calon hasil pilihan Presiden.

Dengan kewenangan yang dimiliki mereka pada awalnya melawan KPK secara parsial. Mulai dari menebar tudingan miring, memberi ancaman mengurangi hingga menghentikan anggaran, mengutik-utik kewenangan KPK melalui pasal-paaal dalan UU KPK dan UU Tipikor dan lain sebagainya.

Puncaknya sekarang ini. Ketika DPR “berkonspirasi” dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan KPK untuk mengkerdilkan KPK. Dua agenda digulirkan. Agenda pertama dalam penentuan calon pimpinan KPK dapat disebut walaupun sudah ada penolakan dari publik terhadap calon yang dianggap kurang proper, DPR malah berdiri di sebaliknya. Sepuluh nama pilihan Pansel dan disetujui Presiden kini sudah di tangan DPR. Eksekusinya bisa ditebak, calon yang tidak dikehendaki publik akan melenggang di tangan DPR.

Agenda kedua, DPR di masa akhir jabatannya memaksakan revisi UU KPK melalui inisiatif mereka. Rancangan revisi yang sudah ada sejak masa Presiden SBY dihidupkan kembali. Masa kerja yang hanya tinggal menghitung hari dimanfaatkannya dengan baik untuk melakulan revisi. Belum sempat ada dengar pendapat dengan para stake holder, tidak tersedianya waktu yang cukup bagi pemerintah untuk mengkaji isi revisi mestinya menjadi alasan menunda syahwat yang ingin menjadikan KPK lebih jinak dan terkendali dalam periode ini. Bukankah banyak RUU lain yang lebih penting yang ada dalam Prolegnas dan belum terselesaikan dalam periode ini, mengapa perlu repot-repot membahas draf revisi UU Korupsi seolah sopir angkot mengejar setoran saja. Masih ada hari esok, bersama DPR baru, pemerintahan baru dan pimpinan KPK baru. Agar DPR sebagai sebuah institusi besar dan terhormat tampak lebih bijak. Juga agar tidak menimbulkan buruk sangka.

Salam bijak.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close