NasionalPolitik

Moeldoko: Rekonsiliasi Bukan Negosiasi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Usai penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, muncul pertanyaan bagaimana bentuk ideal rekonsiliasi dari pihak pemerintah dengan oposisi.

Dalam keterangan pers kepada media di Bina Graha, Jum’at, 5 Juli 2019, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa isu ini sebaiknya tidak usah dibesar-besarkan, karena saat ini keadaan bangsa Indonesia setelah pengumuman penetapan Pilpres oleh KPU sudah kembali normal.

“Semua sudah berjalan normal. Jangan terjebak di situ terus. Bangsa ini memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya politik. Ini hanya suatu peristiwa politik yang kita hadapi dari tahun ke tahun,” kata Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 itu menekankan, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya persoalan politik.

“Nanti kita semuanya hanya terjebak di situ kita menjadi enggak maju-maju,” ucapnya.

Karena itu, Moeldoko meminta kepada semua pihak untuk tak membesar-besarkan masalah rekonsiliasi ini. Ia khawatir nantinya akan terjebak dalam rekonsiliasi yang hanya memikirkan negosiasi politik dan kepentingan kelompok tertentu.

“Saya khawatir rekonsiliasi hanya membahas negosiasi, hanya kepentingan kelompok tertentu. Ini negara lho, memikirkan negara jangan terjebak antara satu elite ke elite, jangan terjebak satu kelompok ke kelompok,” katanya.

“Jangan terjebak hanya memikirkan ‘gua dapat apa, gua dapat apa’, tapi kita harus bicara negara,” imbuh Moeldoko.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas itu juga menggarisbawahi, untuk masalah kepentingan bangsa dan negara secara luas, segala sesuatu perlu pemikiran yang panjang dan hati-hati.

“Sepanjang itu untuk kepentingan negara atau national interest, kita harus berpikir lebih panjang. Kita tidak boleh terjebak dalam pikiran pragmatis yang nantinya akan menganggu sistem,” katanya.

Menurut Moeldoko, untuk membangun Indonesia tidak cukup di tangan satu atau dua kelompok. Karena itu, pidato Presiden Jokowi pada penetapan hasil Pilpres 2019 di KPU pada 30 Mei 2019 lalu sudah jelas, mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia.

“Pak Presiden mengatakan, siapa pun ayo bergabung. Disebut secara nyata Pak Prabowo-Sandi dan seterusnya ini sudah cukup sudah sebuah statement yang perlu dipahami. Nggak perlu lagi kita mendorong kanan-kiri, karena ini sebuah statement yang nyata dari seorang presiden, dari seorang Pak Jokowi,” pungkasnya.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close