Mobil PHEV Tak Dapat Insentif BBNKB, Gara-gara Miliki Knalpot

Mobil PHEV Tak Dapat Insentif BBNKB, Gara-gara Miliki Knalpot

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kendaraan semi listrik seperti hybrid dan plug in hybrid elekctrik vehicle (PHEV) rupanya tidak mendapat insentif pajak oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini karena kebijakan Pergub Nomor 2 Tahun 2020 hanya memberikan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan full listrik.

Dalam peraturan tersebut, tak masuknya dua kategori kendaraan listrik yakni hybrid dan PHEV karena mobil tersebut dinilai masih memiliki knalpot sehingga tidak mendapatkan insentif yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengurusan BBNKB.

Dari peraturan tersebut, Rifat Sungkar yang dikenal sebagai pebalap nasional yang kini menjadi brand ambasador Mitsubishi menilai kebijakan dari pergub tersebut dinilai karena kurangnya sosialisasi dari kendaraan listrik.

“Kebijakan tersebut seakan karena kurangnya sosialisasi terhadap kendaraan listrik. Sehingga kendaraan turunan dari full listrik seperti PHEV yang masih memiliki knalpot dinilai berkontribusi polusi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Mobil PHEV sendiri merupakan turunan dari kendaraan elektrifikasi yang memiliki paduan mesin konvensional dan motor listrik, namun kendaraan tersebut terbilang memiliki tingkat emisi yang sangat rendah dan masuk pada kategori ramah lingkungan.

“Kinerja dari mesin pada mobil PHEV sendiri tidak terlalu besar karena penggeraknya terbantu motor listrik sehingga mesin konvensional tidak mendominasi,” ungkapnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkap kebijakan Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tidak berlaku untuk jenis kendaraan hybrid ataupun kendaraan semi listrik. Jadi hanya kendaraan bermotor yang 100 persen menggunakan listrik berbasis baterai.