Nasional

Minta Masyarakat Abaikan ‘People Power’, MUI: Merusak NKRI

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat tidak termakan ajakan melakukan people power. Zainut menilai people power dapat meruntuhkan keutuhan bangsa.

Zainut bicara demikian atas nama MUI melalui siaran pers yang ditandatangani Sekjen MUI Anwar Abbas. Siaran pers tersebut terbit pada Jumat (17/5).

“Mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi ajakan mengikuti dan melakukan gerakan people power, karena hal tersebut akan membawa kerusakan (mafsadat) yang sangat besar dan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI,” tutur Zainut.

Zainut mengatakan, MUI mengikuti perkembangan politik di Indonesia usai pemungutan suara Pemilu 2019. Dia mengatakan ada potensi gesekan sosial di masyarakat yang dapat berbuntut konflik.

Zainut mengatakan MUI sebagai wadah berhimpun para ulama dan cendekiawan merasa perlu untuk menjaga dan melindungi keutuhan bangsa. Karenanya, MUI menerbitkan imbauan agar masyarakat Indonesia tidak ikut dalam people power demi menjaga keutuhan NKRI.

Di samping meminta masyarakat tidak ikut people power, Zainut juga meminta kepada pasangan calon peserta pilpres bersikap bijaksana. Dia mengimbau kepada para peserta pilpres agar mematuhi komitmen bersama, yaitu menerima hasil pemilu dengan semangat siap kalah dan siap menang.

“Bagi pasangan calon yang menang diminta untuk tidak mengungkapkan ekspresi kemenangan secara berlebihan, dan bagi pasangan calon yang kalah diminta untuk menerima dengan sabar dan lapang dada,” ucap Zainut.

Zainut lalu meminta kepada peserta pemilu dan Pilpres 2019 agar menempuh jalur hukum apabila menilai ada dugaan kecurangan dan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Dia menegaskan koridor hukum adalah pilihan utama bagi masyarakat yang patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta konstitusi.

Tidak ketinggalan, Zainut meminta kepada para elite politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk turut serta berperan dalam mendinginkan suasana. Hal itu perlu dilakukan agar proses demokrasi berjalan dengan lancar hingga benar-benar usai.

Zainut juga meminta aparat kepolisian untuk bertindak tegas, adil, transparan dan profesional. Penegakan hukum, lanjutnya, mesti dilakukan kepada siapa pun tanpa membedakan status dan kedudukan sosialnya.

“Sehingga masyarakat mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menunaikan hak-hak konstitusionalnya,” ucap Zainut.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close