Politik

Meski Bernomor, UU MD3 Ibarat ‘Sayur Tanpa Garam’

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengibaratkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) seperti sayur tanpa garam. Sebab, hingga batas waktu maksimal 30 hari, UU MD3 berlaku tanpa adanya tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Presiden Jokowi juga bersikap tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Karena sudah diberikan nomor oleh pemerintah, maka UU MD3 itu sudah sah secara konstitusi. Cuma ibarat kan sayur, sayur tanpa garam. Jadi, ya sayur seharusnya kan lezat dihidangkan, tapi hambar rasanya karena kurang tanda tangan presiden,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (16/3/2018).

Dengan berlakunya UU MD3 tanpa tanda tangan presiden itu, menurutnya, satu hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah menyangkut sudah diwakilinya Presiden oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam menyampaikan pendapat akhir pemerintah pada Sidang Paripurna. Sidang Paripurna Pembahasan Tingkat II UU MD3 pada Senin, 12 Februari 2018 yang lalu.

“Idealnya, jika pemerintah tidak setuju, tidak perlu memberikan persetujuan atau datang ke paripurna,” ucap Taufik.

Taufik menambahkan, jika ada pihak yang mengajukan uji materi (judicial review) UU MD3 ke MK, tidak ada jaminan mengenai kepastian klausul penambahan pimpinan DPR RI dan MPR RI. Untuk itu, pihaknya berusaha menjaga kewibawaan institusi, pemerintah, dan pihak yang ditunjuk partai untuk menjalankan mandat, sebagai konsekuensi dari penambahan unsur pimpinan di DPR RI maupun MPR RI.

Artinya, ketika ternyata UU MD3  dibatalkan semua oleh MK, Pimpinan DPR RI dan MPR RI yang sudah dilantik harus melepaskan jabatannya. Tidak ada yang bisa menjamin juga, apakah uji materi itu akan ditolak, sehingga UU MD3 dapat berlaku.

“Artinya kita berharap, secara konstitusional ini sah, semuanya tinggal tunggu saja, jika ada pihak yang mengajukan judicial review,” lanjut Taufik.

Taufik juga menyoroti Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terkait hak imunitas Anggota DPR yang menjadi kontroversi, dianggapnya hanya cuplikan yang diambil oleh para pengamat. Pasal tersebut menyebutkan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota DPR RI sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Kan semuanya tidak berlaku pada tindak pidana khusus. Kan sudah jelas. Tidak ada bedanya,” tutup Taufik. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close