SELAMAT PAGI pengasuh rubrik Konsultasi Hukum Senayanpost.com. Saya ingin menanyankan masalah yang belum saya fahami.
Saya sudah membangun rumah tangga bersama suami dan telah memiliki satu anak yang berumur 2 tahun. Namun dalam perjalanan rumah tangga ini tidak pernah lepas dari keributan.
Perselisihan terus menerus terjadi dan tidak bisa diselesaikan. Hal ini akibat ikut campurnya ibu mertua yang selalu berusaha mengatur dan masuk dalam kehidupan rumah tangga kami.
Permasalahan ini sudah saya sampaikan kepada suami, tetapi suami memilih diam dan cenderung menyalahkan saya.
Masalah ini tidak dapat diselesaikan dan saya sendiri sudah tidak tahan menjalin hubungan perkawinan seperti ini. Karena itu, saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami.
Yang menjadi pertanyaan, apakah hak asuh anak bisa pada saya sebagai ibu, walaupun keadaan ekonomi suami jauh lebih baik?
Terimakasih.
Ibu Hasnah, Serang
Terimakasih Ibu Hasnah atas pertanyaannya. Untuk menjawab ini kami sampaikan terlebih dahulu apa arti dan tujuan perkawinan.
Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 3 disebutkan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Bahwa kemudian apabila tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud UU perkawinan dan KHI tidak tercapai atau ikatan perkawinan yang dibina tidak dapat dipertahankan, maka jalan yang ditempuh adalah perceraian.
Namun menurut undang-undang, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang telah ditentukan Cq pasal 39 UU Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
Bagi orang yang beragama islam, terdapat tambahan 2 alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu: suami melanggar taklik-talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Sesuai pertanyaan, maka alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Sedangkan mengenai hak asuh anak pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jika anak masih belum berusia 12 tahun hak asuh jatuh ke tangan sang ibu.
Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Dengan demikian hak asuh tidak didasarkan pada ekonomi/kekayaan bapak atau ibunya tetapi didasarkan pada kepentingan si anak.
Demikian jawaban ini semoga bermanfaat
Christin Sukmawati,S.H / Konsultan Hukum Jakarta
