Konsultasi Hukum

Menyidik Anggota DPR yang Terlibat Tindak Pidana Haruskah Persetujuan MKD?

Terdapat kasus yang menjadi perhatian dan perbincangan warga masyarakat sekitar, yakni terhadap salah satu wakil rakyat yang duduk di DPR RI yang terlibat dalam salah satu kejahatan tindak pidana umum. Dimana penyidik menghentikan atau menunda penyidikan terhadap anggota DPR RI dengan alasan penyidik kepolisian harus memerlukan persetujuan dari MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), yang sangat disayangkan akhirnya kejadian tersebut makin tenggelam seiring berjalannya waktu, maka kali ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap anggota anggota DPR melakukan tindakan pidana harus ada izin dari MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) untuk menyidik? Terima Kasih.

Andriy, Bali

Terima Kasih atas pertanyaanya,

Untuk memahami apai itu penyidikan dan penyidik telebih dahulu kami jelaskan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan penyidik adalah pejabat polisi Negara RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (Pasal 1 angka 2 dan pasal 6 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981.

Pemanggilan anggota DPR yang diduga sebagai pelaku tindak pidana untuk diperiksa diambil keterangannya merupakan salah satu wewenang penyidik dalam proses penyidikan. Namun demikian DPR karena kedudukannya apabila diduga melakukan tindak pidana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir kali oleh UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(UU MD3”)

Sebelum dirubah Pasal 245 ayat (1) UU MD3 berbunyi; Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
Sedangkan yang dimaksud pelaksanaan tugas anggota DPR diatur menurut Pasal 224 adalah:

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR

2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Kemudian juga imunitas DPR tidak berlaku terhadap permbuatan anggota DPR yang mengandung unsur pidana harus mendapat persetujuan Presiden diantaranya Pasal 245 ayat (2) atau dengan kata lain penyidik dapat melakukan penyidikan dalam perkara/kondisi:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Lalu terdapat anggota DPR yang berlindungan imunitas, lalu pasal 245 ayat 1 diajukan Pengujian Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan frasa “pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Sehingga setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi frasa norma Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018 selengkapnya menjadi berbunyi: Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Menjawab pertanyaan Anda, penyidik tidak perlu mendapatkan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (“MKD”) untuk melakukan pembanggilan dalam rangka penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana diluar pelaksanaan tugas tetapi tetap wajib mendapatkan persetujuan tertulis Presiden.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Joseph M.E Pauner, S.H
Advokat/Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Close