Menyelamatkan Ekonomi, Demokrasi, atau Nyawa?

Menyelamatkan Ekonomi, Demokrasi, atau Nyawa?

SEMUA negara sejagat dalam beberapa bulan terakhir dan entah sampai kapan sedang dalam kegundahan akut, menghadapi bahaya Covid-19 dengan berbagai variannya. Puluhan juta warga terpapar virus berbahaya ini, ratusan ribu di antaranya meninggal dunia. Sampai ulasan ini ditulis (1 Oktober 2020) ada 33,8 juta warga dunia terpapar Cobid-19, dan 1,01 juta di antaranya meninggal dunia.

Ekonomi babak belur, resesi di mana-mana. Angka pertumbuhan banyak yang negatif. Semua pemerintahan di negara mana pun kalang kabut, pemerintah semuanya mengerahkan berbagai cara, agar pandemi Covid tak terus meluas, korban terpapar dan terkapar tak terus berjatuhan. Upaya, dana, dan konsentrasi difokuskan ke penyelamatan nyawa dan keselamatan bangsa. Entah sudah berapa puluh ribu dokter dan tenaga medis di beberapa negara yang nyawanya terenggut Covid19.

Tapi di sisi lain maunya ekonomi tak boleh mandeg. Benar warga perlu sehat selamat, tapi juga tak boleh lapar, mereka tetap perlu makan dan memenuhi hajat kehidupan lainnya. Roda perekonomian harus tetap berputar, pabrik dan dunia industri harus terus berdenyut. Setidaknya berita terakhir ada 6 menteri kesehatan yang mengundurkan diri, kewalahan menangani Covid-19.

Indonesia menghadapi hal serupa. Lihat tubuh Presiden Jokowi yang kian kurus setelah  pandemi Para menteri dan pimpinan daerah kerja keras mencegah agar jumlah korban tidak semakin meluas. Sejumlah menteri, kepala daerah, legislator, pejabat yang terpapar. Bahkan nyawa sejumlah pejabat daerah tak terselamatkan.

Menteri-menteri bidang ekonomi sibuk menyelamatkan ekonomi yang semakin jeblok. Angka pertumbuhan ekonomi menjadi minus, resesi melanda. Hampir semua sektor ekonomi terseok dan malah banyak yang bergelimpangan. Laju pembangunan sangat terganggu. Dana ratusan triliun digelontorkan untuk rumah sakit, obat, disinfektan, APD, masker, tes swap maupun rapid, bantuan sembako, bantuan tunai, dan sebagainya.

Rumah sakit, dokter dan tenaga medis berjibaku menyelamatkan nyawa manusia. Malah nyawa mereka sendiri dipertaruhkan. Sampai Selasa (29/9/2020) angka dokter yang meninggal sebanyak 127 dokter, 9 dokter gigi, dan 92 perawat.

Sektor pendidikan kacau, karena tak bisa menyelenggarakan sekolah tatap muka. Guru dan orang tua murid gelagapan menyiapkan anak-anak sekolah online. Banyak orang tua nggak bisa menyediakan gajet untuk anak-anaknya untuk sekolah online. Mana kuotanya nggak bisa kebeli, banyak guru yang gaptek dan sebagainya.

Layanan pemerintahan dan jasa-jasa transportasi, dan pariwisata untuk warga pun kacau. Takut terus memunculkan klaster baru, jumlah karyawan yang masuk kantor dibatasi, diterapkan work from home, dan lainnya. Meski semuanya diragukan produktivitas dan efektivitasnya. Apa boleh buat.

Masih ada lagi, muncul persoalan dengan saatnya digelar pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia pada Desember 2020 ini. Tercatat ada 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak ini. Rinciannya ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Bak makan buah simalakama, pilkada tetap diselenggarakan dikhawatirkan akan menyuburkan klaster-klaster baru warga yang terpapar covid. Atas nama keselamatan dan kemanusiaan sangatlah berbahaya menggelar pilkada di banyak daerah saat pandemi covid masih menggila.  

Banyak pihak mendesak pilkada ditunda sampai meredanya pandemi covid. para pengamat dan epidemiologi, ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, komunitas gereja, sejumlah LSM mendesak dikeluarkannya Peppu penundaan dengan argumen yang sangat rasional.

Tapi di sisi lain atas nama demokrasi pemerintah dan DPR pilkada harus tetap diselenggarakan. Kalau tidak agenda kenegaraan akan sangat terganggu. Kalau Pilkada ditunda banyak jabatan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan pejabat sementara atau pelaksana tugas. Dikhawatirkan para Pjs atau Plt tak mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil putusan penting di saat diperlukan untuk pengendalian covid dan sebagainya. 

Makanya desakan dan imbauan penundaan pun diabaikan. Mereka berjanji akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meskipun janji ini diragukan. Soalnya pilkada belum dimulai sudah ada beberapa komisioner KPU Pusat dan daerah sudah terpapar, demikian juga sejumlah calon kepala daerah. Bahkan ada yang meninggal.

Dalam kondisi seperti ini pilihan memang sulit: menyelamatkan nyawa, ekonomi, atau demokrasi. Silakan para penentu kebijakan berpikir arif, mana yang lebih rasional dan bijak. Bagaimana pun, “menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada usaha mendatangkan kemaslahatan.”

Salam sehat-selamat.