Catatan dari Senayan

Menunggu Nyanyian Nurhadi

NURHADI ABDURACHMAN dan menantunya , Rezky Herbiyono tertangkap KPK pada 1 Juni 2020 setelah sempat buron selama selitar 110 hari mestinya tidak sekadar dibanggakan sebagai prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi justru menjadi titik tolak lembaga antirasuah tersebut untuk membongkar mafia peradilan di Mahkamah Agung dan jajarannya. Karena bermainnya Nurhadi saat menjadi Sekretaris MA berkutat di puncak peradilan itu. Nurhadi disangka menerima suap oleh pihak yang sedang berperkara untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

KPK menetapkan Nurhadi dan menantunya sebagai tersangka suap dan gratifikasi memainkan sejumlah perkara di Mahkamah Agung sejak 6 Desember 2019. Keduanya dituding menerima suap berupa 9 lembar cek dari PT Multicon Indrajaya Terminal senilai Rp 33,1 milyar dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan sebesar Rp 12,9 milyar. Penangkapan Nurhadi pun diharapkan menjadi pintu masuk membongkar dugaan mafia peradilan.

Kini petualangan main hukum Nurhadi terhenti sejenak. Menunggu niat KPK, hanya berhenti di Nurhadi dengan menyelesaikan proses hukum di sidang perkara korupsi puluhan milyar rupiah atau menyusuri pihak-pihak lain yang terkait dengan jejak koruptif mantan Sekretaris MA itu.

Publik tentu masih ingat betapa Nurhadi membuat heboh dengan langkah Nurhadi yang malang melintang mempertontonkan gaya hidup borju di depan publik dan dibela rame-rame oleh sejumlah petinggi dan mantan petinggi MA. Mulai dari ruangan mewah dan meja kerjanya yang ditaksir senilai satu milyar rupiah, rumah pribadi dan mobil mewah yang berserak, dan ketika mantu putrinya–dengan Rezky Herbiono yang ikut ditangkap bersamanya–dengan membagikan souvenir mewah kepada tetamunya. Lalu penggrebekan rumahnya yang konon ditemukan bermilyar uang tunai. Belum lagi performance lainnya yang jauh dari profil dia sebagai ASN.

Dalam geraknya banyak cerita betapa banyak pihak di dalam maupun lembaga MA menjadi bagian dari petualangan Nurhadi yang biasa dikenal dengan permainan mafia peradilan. Nurhadi bisa disebut sebagai “anak ajaib” yang mendapat perlindungan dari oknum-oknum yang diduga menikmati madu dari Nurhadi. Karena bergeraknya terkait main perkara maka sulit diingkari banyak pihak yang menangani perkara itu menjadi bagian dari permainan lelaki kelahoran Kudus itu. Artinya Nurhadi tak sendirian main perkara.

Tinggal bagaimana KPK mengurai. Sebenarnya mengurainya sederhana saja, ada penyuap tentu ada yang disuap. Ada pihak yang dimenangkan tentu ada pihak yang memenangkan. Jika dimenangkannya perkara secara alamiah saja sesuai fakta di persidangan atau berdasarkan prosedur yang benar dan fair sebenarnya tidak masalah. Tapi jika perkara dimenangkan karena ada unsur suap, di situlah terjadi interelasi antara penyuap, perantara suap, penerima suap, dan putusan yang memenangkan perkara itu. Ya dalam konteks ini penyuapnya orang yang berperkara, perantaranya Nurhadi (atau orang-orangnya), dan penerima suap yang kemudian menjatuhkan putusan, dalam hal ini majelis hakim pada Mahkamah Agung itu.

Jadi kalau memang mau, mengurainya langsung menuju majelis hakim (MA) yang menangani perkara yang diduga ada penyuapan lewat Nurhadi. Berdasarkan pengakuan penyuap dan Nurhadi, anggota majelis hakim di MA dapat diusut tentang ada tidaknya penyuapan. Rasanya kalau ada penyuapan para “yang mulia” anggota majelis hakim sulit untuk mengelak. Apalagi kalau putusannya ternyata sesuai atau mendekati keinginan penyuap.

Tidak berhenti hanya pada sejumlah majelis hakim yang terdapat rekam jejak yang sudah tercatat resmi dalam kasus Nurhadi, mengingat harta Nurhadi yang berjibun senilai ratusan milyar rupiah. Misalnya dengan mendengar kembali nyanyian Edy Nasution, mantan Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentu akan terurai mafia peradilan lebih luas lagi. Karena ditetapkannya Nurhadi dulu berdasarkan pengakuan Edy Nasution.

Khalayak tentu akan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada KPK jika mampu menjadikan Nurhadi sebagai semacam justice collabor pembongkaran mafia peradilan di Mahkamah Agung dan pengadilan di tingat bawahnya. Selama ini masyarakat pencari keadilan merasakan ada yang tidak beres dalam dunia peradilan kita, tapi tidak mampu menyuarakannya. Kalaupun terlihat putusan-putusan pengadilan yang aneh dan dipertanyakan selalu terbentur jawaban klise: soal kebebasan hakim dan independensi peradilan.

Pengalaman dari fit and proper test calon hakim agung dalam sesi wawancara di Komisi Yudisial beberapa calon hakim ditanya tentang isu mafia peradilan, jawaban mereka, mafia peradilan itu ada, tapi (maaf) “seperti kentut ada baunya tapi tak pernah terlihat wujudnya.” Dengan kasus Nurhadi ini rasanya yang ada bukan sekadar bau, tapi (maaf) “kentut” itu sudah terlalu matang dan sudah terang benderang ada wujudnya dan bukqn hanya bau.

Terbongkarnya mafia peradilan diharapkan dapat berdampak positif terhadap penegakan hukum di masa depan. Kepercayaan publik terhadap peradilan dan para penegaknya akan meningkat. Peradilan yang bersih dan akuntabel juga akan menggairahkan para pelaku ekonomi, karena ada jaminan kepastian hukum dalam berusaha.

Dalam upaya memberantas mafia prradilan KPK tidak dapat bergerak sendirian, perlu bekerja sama dan bersinergi dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, Kementerian PAN-RB dan Mahkamah Agung sebagai objek utama yang mesti dibersihkan dari para oknum yang terlibat jaringan “mafioso peradilan.”

Dengan terkuaknya kasus suap menyuap ini kiranya MA perlu instrospeksi bahwa sesungguhnya ada hal substansial yang perlu dibenahi di institusi puncak peradilan itu, yakni integritas pejabat tingginya. Sebaik apa pun sistem, jika yang menjalankan tidak kredibel akan sia-sia. Jangan sampai lembaga tinggi yang menjadi tumpuan harapan bangsa khususnya para pencari keadilan malah memusnahkan harapan besar itu.

Kita menunggu kesungguhan KPK, nyanyian Nurhadi, dan keterbukaan Mahkamah Agung.

Salam keadilan.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close