Metropolitan

Menteri LHK: Revitalisasi Monas Tak Sesuai Prosedur

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan proyek revitalisasi kawasan Monas tak sesuai prosedur.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka untuk mengubah kondisi kawasan Monas.

“(Merujuk) Keppres (Nomor) 25 Tahun 1995 itu terlihat sekali indikasi pekerjaan yang secara fisik sudah dilakukan di Monas itu tidak sesuai prosedur,” kata Siti di Jakarta, Selasa (28/1/).

Kementerian LHK tengah memeriksa lebih lanjut proyek revitalisasi Monas. Termasuk, mendalami dari sisi keahlian apakah penebangan pohon di kawasan Monas masuk kerusakan lingkungan.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, kata dia, sudah mengumpulkan bahan keterangan dan turun langsung melihat izin revitalisasi Monas.

“Itu dalam kegiatan apa, ada atau enggak pemberitahuannya, ada atau enggak mekanisme perencanaan lingkungannya. Nah itu kalau bermasalah semua bisa kena pasal,” tutur dia.

Kementerian LHK tak menutup kemungkinan akan memberi sanksi kepada Pemprov DKI bila terbukti melanggar dalam revitalisasi Monas. Pasalnya, Pemprov DKI merupakan penanggung jawab revitalisasi Monas.

“Tapi ya tergantung hasil pemeriksaannya, kalau ada indikasi-indikasi pelanggarannya dan kelihatan pelanggarannya menurut pasal apa, ketentuan apa, sanksinya pasti ada,” ujar dia.

DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas. Keputusan diambil setelah rapat pimpinan gabungan (rapimgab) dan peninjauan langsung ke Monas pada Selasa, 27 Januari 2020.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close