Nasional

Menteri dan Direksi BUMN Dilarang Lakukan Pergantian Jabatan hingga Oktober

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Presiden Jokowi melarang menteri Kabinet Kerja dan direksi BUMN membuat keputusan sampai Oktober 2019 atau bulan terakhir pemerintahan periode pertama Jokowi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan arahan itu disampaikan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (5/8/2019).

“Sampai Oktober. Memang ada arahan seperti itu waktu Sidang Kabinet,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019) dikutip dari Bisnis.

Moeldoko menyatakan para menteri diminta dan diimbau untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis serta mengganti atau menempatkan pejabat di posisi-posisi tertentu.

Mantan Panglima TNI menyatakan larangan itu dikeluarkan karena saat ini merupakan “saat-saat kritis”.

“Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya,” kata Moeldoko yang menyatakan bahwa larangan ini merupakan “perintah Presiden”.

Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berakhir pada Oktober 2019.

Setelah itu, Jokowi akan melanjutkan pemerintahan periode kedua dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close