Menpan RB Sebut Instansi Pemerintah Berlakukan WFH Full Jika Wilayahnya PSBB

Menpan RB Sebut Instansi Pemerintah Berlakukan WFH Full Jika Wilayahnya PSBB
MenPANRB Tjahjo Kumolo (foto Linetoday)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Jika suatu wilayah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka sistem kerja ASN kembali ke Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 58 Tahun 2020.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengatakan instansi bisa memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) secara penuh atau full saat ada PSBB.

“Instansi di wilayah tersebut melaksanakan WFH full atau bekerja di rumah secara full,” ujarnya melalui pesan singkatnya, Kamis (10/9/2020).

Meski begitu, dia mengatakan pimpinan instansi bisa menerapkan sistem piket di kantor masing-masing. Namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi kedinasan kerja di masing-masing kementerian/lembaga maupun pemda.

“Semua daerah provinsi dan kabupaten/ kota sesuai keputusan kepala daerah, sesuai status daerah tersebut. Kenapa ada instansi yang wajib ada ASN yang hadir karena harus melayani masyarakat secara langsung. Misal rumah sakit daerah/ swasta, petugas pemadam kebakaran, dan puskesmas,” paparnya.

Lebih lanjut Tjahjo menuturkan untuk daerah yang masuk dalam kategori daerah merah atau risiko tinggi tanpa adanya penetapan PSBB maka tetap merujuk pada SE Nomor 67 Tahun 2020. 

“Tidak semua wilayah/zona risiko tinggi ditetapkan sebagai wilayah PSBB. Oleh karena itu jika tidak ditetapkan PSBB meskipun zona merah atau risiko tinggi maka kantor hanya boleh diisi maksimal 25% sesuai SE Nomor 67 Tahun 2020,” pungkasnya.