Menggugat Akta Perdamaian, Bolehkah?

Menggugat Akta Perdamaian, Bolehkah?

Pertanyaan:

Dalam sengketa perdata telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan dengan para Penggugat didepan persidangan,  Apakah salah satu pihak dibolehkan melakukan gugatan kembali mengenai sengketa perdata yang sebelumnya sudah diselesaikan melalui perdamaian secara jalur hukum ? Terima kasih.

Sumarna/Bandung

Jawaban:

Perdamaian adalah bentuk penyelesaian sengketa yang paling baik didalam permasalahan di dunia hukum dan sebelum menjawab pertanyaan, kami sampaikan terlebih dahulu pendapat pakar hukum Yahya Harahap mengatakan  bahwa putusan perdamaian dengan akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan persetujuannya, putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi  dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata ,edisi kedua tahun 2006.

Perdamaian dapat dilakukan pada tingkat mediasi maupun saat proses pengadilan sebelum putusan akhir dan majelis hakim akan memberikan ruang apabila para pihak ingin menyelesaian atau mengakhiri perkara. Bahkan Mahkamah Agung RI memperjelas makna akta perdamaian dan kekuatan hukumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Peradilan pasal 1 angka 10 mengatakan akta perdamaian yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan  kesepakatan perdamaian.

Akta perdamaian yang diucapkan oleh hakim didepan persidangan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial karena kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan, hal ini dikuatkan sebagai dasar hukum perdamaian yang dimuat dalam hukum acara perdata yakni HIR (Herzien Inlandsch Regelement) pasal 130 mengatakan ; Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan di banding.

Untuk itu menjawab pertanyaan, mengingat akta perdamaian disamakan dengan putusan akhir pengadilan dan memiliki kekuatan eksekutorial maka apabila terjadi salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi akta perdamaian (wanprestasi) maka dapat dimintakan atau diajukan langsung permohonan  pelaksanaan eksekusi secara paksa ke pengadilan.

Dengan demikian, sebagaimana kami jelaskan diatas apabila para pihak masuk dalam akta perdamaian dan isi akta perdamaian tidak dijalankan maka para pihak tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tetapi langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan diwilayah hukum pengadilan setempat.

Demikian jawaban ini, semoga bermanfaat.

Salam hukum

Eka Intan Putri,S.H.,M.H / LKBH Intan Bandarlampung.