Mengenang Prof Sahetapy yang Memanusiakan Hukum

Mengenang Prof Sahetapy yang Memanusiakan Hukum
Ilustrasi | Kompas.com

Oleh: Todung Mulya Lubis*

JACOB Elfinus Sahetapy atau biasa dipanggil Pak Sahetapy telah mendahului kita. Dia meninggal hari ini di Surabaya dalam usia 89 tahun. Saya menundukkan kepala berdoa agar beliau beristirahat dengan tenang di tempat yang indah di surga. Rest In Peace Professor. Indonesia kembali kehilangan seorang sarjana hukum sejati yang memahami hukum secara cerdas dan konsisten. Pendapat hukumnya selalu sama dari waktu ke waktu. Saya termasuk yang menaruh rasa hormat yang tinggi kepada beliau karena sikapnya yang konsisten, terus terang, terbuka dan tanpa tedeng aling-aling. Dia tak punya rasa takut sedikitpun dalam mengemukakan pendapatnya meski dia mengkritik kekuasaan. Dalam bahasa Belandanya yang fasih dia sering mengomeli pemerintah yang bebal. Tak jarang dia juga mengomeli masyarakat apalagi dunia usaha yang menurutnya sangat sering terlibat mengotori penegakan hukum, menyuap kiri-kanan, mengintimidasi dengan menggunakan kekuasaan yang telanjang. Pada satu titik saya sempat merasa bahwa Pak Sahetapy sudah kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum yang dianggapnya rusak dan rada ’hopeless’.

Saya kenal Pak Sahetapy ketika saya aktif di LBH. Ketika saya menjabat Direktur LBH Jakarta dan kemudian sebagai Ketua Yayasan LBH Indonesia, saya termasuk sangat sering bertemu dan berdebat dengan Pak Sahetapy, berdebat dengan tajam karena tak dalam setiap persoalan hukum kami berpendapat sama. Saya sering melihat hukum dan penegakan hukum dalam perspektif politik karena saya banyak terpengaruh oleh pendapat Daniel S Lev yang kelak menjadi pembimbing saya dalam menulis disertasi saya mengenai hak asasi manusia, tetapi Pak Sahetapy adalah seorang sarjana hukum pidana tulen. Di sini kami sering bertentangan. Pada satu waktu saya menulis buku tentang ’bantuan hukum dan kemiskinan struktural’ dengan meminjam teori Johan Galtung yang bicara tentang penguatan periferi dalam menghadapi center, dalam rangka memperkuat keberadaan masyarakat bantuan hukum menghadapi struktur kekuasaan pusat yang repressive. Pak Sahetapy menganggap saya ’kiri’ karena tulisan itu padahal saya melihat persoalan bantuan hukum struktural itu sebagai pemberdayaan (empowering) masyarakat buta hukum dalam menghadapi penyalahgunaan hukum, dan semua perjuangan itu harus dilakukan dari bawah. Disini tidak ada yang ’kiri’ karena dalam tatanan yang ’kanan’ orang juga bicara tentang pendekatan ’bottom-up’. Pak Sahetapy belakangan banyak menggunakan metafor yang juga menyalahkan pemerintahan pusat itu sebagai ’kepala ikan yang busuk’ (rotten), jadi bukan hanya badannya yang busuk. Ketika satu kali saya menyinggung perdebatan kami waktu itu, Pak Sahetapy hanya tersenyum. Saya percaya dia memahami jalan pikiran saya.

Secara umum saya banyak sependapat dengan Pak Sahetapy. Saya juga banyak belajar darinya. Sebagai dosen fakultas hukum yang lebih muda saya sering mengutip pendapat beliau dalam kuliah-kuliah saya. Terakhir saya banyak sejalan dengan Pak Sahetapy dalam menolak hukuman mati karena kami sama-sama sependapat bahwa hukuman mati itu tak pernah menimbulkan efek jera. Hukuman mati tak membuat angka kejahatan turun. Ketika saya membela dua terpidana mati dan mengajukan ’uji materil’ terhadap pasal pidana mati saya mendapat kehormatan bisa menghadirkan Prof Sahetapy sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi. Pak Sahetapy memanusiakan hukum dengan keberpihakannya terhadap ’hak untuk hidup’.

Seseorang tak bisa hidup selamanya. Professor ilmu hukum pidana yang lahir di Saparua ini besar di Surabaya dan memilih Surabaya sebagai tempat terakhirnya. Hari ini adalah waktunya dia untuk pergi menghadap Tuhannya. Trimakasih untuk semua sumbangsih yang telah diberikan untuk pembangunan hukum di negeri ini walau tak semua ide-ide hukumnya diterima. Selamat beristirahat. _Rest In Peace._

*Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kini Duta Besar Indonesia di Norwegia.