Konsultasi Hukum

Mengapa Pemilik SHM tak Dapat Ganti Rugi Pembangunan Tol?

Yang terhomat pengasuh Rubrik Hukum Senayanpost.com.

Saya berdomisili di Bandung, saya memiliki tanah seluas 17.000 M2 di daerah Lampung Selatan dengan dasar Sertifikat Hak Milik sejak tahun 1977, dan pada tahun 2000 tanah tersebut saya jaminkan di Bank Swasta di Lampung.

Pada sekitar tahun 2016 tanah saya tersebut terkena Proyek Tol Terbanggi Besar –Bakaheuni, namun yang saya heran mengapa saya tidak masuk dalam daftar nominatif penerima ganti kerugian dari negara tapi justru pihak-pihak lain yang mengaku-aku tanah sebagian dari tanah saya (total 11.000m2) dengan hanya bermodalkan Akta Jual Beli, mereka masuk dalam daftar nominatif penerima ganti kerugian dari negara.

Mengahadapi masalah ini langkah hukum apa yang harus saya tempuh ? mohon pencerahannya.

Terima kasih,
Widhi DP

Bapak Widhi DP di Bandung, kami akan mencoba mengupas permasalahan yang bapak hadapi dari sisi hukum perdata, Undang-Undang Agraria, Undang-undang Pengadaan tanah serta Peraturan terkait lainnya.

Terhadap tanah Bapak yang terkena jalan tol secara hukum berdasarkan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Nomor 2 tahun 2012, dan Perpres Nomor 148 tahun 2018, setiap orang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, apalagi jika dilihat bukti kepemilkan bapak adalah SHM, namun mari kita sama-sama telaah apa yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut.

Ditinjau dari sisi hukum agraria UU No 5 tahun 1960 pasal 19 dan pasal 23 kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat dan sempurna, dan berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1997 apabila atas satu tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah yang memperolehnya dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak lagi dapat apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan setempat, ataupun ke Pengadilan.

Dalam hal ini apakah Bapak Widhi sebagai pemilik menguasai secara fisik atau memfungsikan tanah bapak tersebut? Karena jika bapak tidak menguasai secara fisik maka hal ini menjadi celah bagi pihak lain untuk menguasai tanah bapak tersebut dengan berbagai cara, karena pihak-pihak tersebut memanfaatkan moment mendapatkan ganti kerugian, meraka tidak pernah mengklaim tanah tersebut sebelum adanya ganti rugi projek jalan tol tersebut.

Berdasarkan UU pengadaan tanah dan Perpresnya Pengadaan Tanah harus melalui mekanisme baik pendataan awal, konsultasi publik, dan jika ada keberatan maka konsultasi publik ulang, inventarisasi, pengumuman hasil inventarisasi di Kantor Kelurahan dan Kecamatan.

Hal ini menjadi kelemahan bagi pemilik tanah yang memang tidak menguasai fisik tanah secara langsung maka dia kehilangan kesempatan untuk melakukan keberatan dan beresiko timbul masalah di kemudian hari atas adanya pihak yang mengklaim memiliki tanah untuk mendapatkan ganti kerugian, namun lembaga pertanahan yang bertugas melakukan inventarisasi juga harus cermat dan teliti atas alas hak para pihak yang mengaku sebagai pemilik jangan sampai ada pihak yang bukan pemilik mendapatkan ganti kerugian.

Bapak sebagai pemilik SHM sah yang telah dirugikan dengan telah terkenanya dampak projek tol namun justru pihak lain yang menerima ganti kerugian, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah somasi kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, Kepala Kantor Pertanahan setempat, karena mereka yang melakukan pendataan awal dan inventarisasi kepemilkan tanah-tanah yang terkena projek jalan tol, kemudian para pihak yang mengaku-aku tanah bapak tersebut, apabila somasi tidak ditanggapi maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar PMH (Perbuatan Melawan Hukum), yaitu gugatan atas tindakan para tergugat yang telah dengan sengaja dan melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi penggugat, dengan merinci kerugian apa saja yang bapak derita.

Adapun terhadap tanah bapak yang tidak bermasalah (clear) seluas 6000m2 dapat dimohonkan kepada Dirjen Pengadaan Tanah, dan instansi terkait lainnya karena secar hukum tanah 6000m2 tersebut adalah hak milik bapak tidak ada pihak lain yang mengklaim, namun mengingat sertifikatnya adalah satu kesatuan, maka dapat dimohonkan untuk dipecah terlebih dahulu.

Demikian pencerahan dari kami, semoga bermanfaat

Meitha Wila Roseyani, SH, M.Hum
Advokat & Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close