Catatan dari Senayan

Menempatkan dan Melupakan Ulama

Dinamika dalam politik tak mudah diduga. Yang kencang disuarakan ternyata bisa tak terwujud. Yang tak terencana justru menjadi kenyataan. Ada minpi-mimpi yang terkubur, ada harapan yang terempas. Itulah drama politik yang kita saksikan menjelang penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berakhir kemarin.

Kini tercatat resmi di KPU dua pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua pasangan siap berkompetisi dan berkontestasi untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Proses terbentuknya dua pasangan lewat jalan berliku dan penuh kejutan. Sebagai tontonan pentas politik memang menarik. Walau pun pada akhirnya sebagai rakyat yang menonton kita dapat menyimpulkan bahwa di negeri ini logika dan realitas politik bisa berubah-ubah tak beraturan. Kedua, dan ini yang sangat penting ulama terkesan menjadi “komoditas” bagi kedua pasangan. Meski dengan modus yang berbeda.

Capres Jokowi dan koalisi pendukungnya agaknya khawatir dengan ancang-ancang Prabowo dan pendukungnya yang sejak awal akan menggunakan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) sebagai pijakan. Prabowo sampai keroyo-royo ke Mekkah bersama Amien Rais menemui Rizieq Shihab, tersangka kasus pornografi. Maka Jokowi dkk pun dengan penuh kewaspadaan dan was-was mengikuti pergerakan koalisi yang menyebut diri Koalisi Keumatan itu.

Prabowo, Amien Rais dkk menggerakkan PA 212 dengan menghimpun apa yang disebut Ijtima’ Ulama. Keluarlah rekomendasi mereka mengamanatkan satu capres Prabowo Subianto dan dua cawapres Salim Segaf Aljufri (SSA) dan Ustad Abdul Shomad (UAS). Calon anggota Koalisi pendukung Prabowo berbeda pendapat. Prabowo dan Partai Girindra dengan sigap menangkap usulan dirinya sebagai capres. Ketiga partai pendukung koalisi PKS, PAN, dan Demokrat pun sepakat. Tapi untuk cawapres alot mendapat persetujuan. PKS siap menerima SSA. PAN mau UAS atau Zulkifli Hasan. Sedangkah Demokrat hanya mau cawapres Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Masing-masing partai pasang harga mati.

Batas waktu pendaftaran capres/cawapres tinggal sehari lagi. Koalisi Jokowi menduga Koalisi Prabowo tetap menggunakan hasil Ijtima’ Ulama sebagai pijakan. Jika benar itu pilihannya maka politik identitas harus dihadapi. Disiapkanlah dua opsi cawapres: Mahfud MD dan KH Ma’ruf Amin. Mahfud yang sudah disiapkan mendadak diganti Ma’ruf Amin.

Membaca kondisi terakhir di kubu lawan, koalisi Prabowo melalui jalan berliku akhirnya memasang Sandiaga Uno sebagai cawapres. Hasil Ijtima’ Ulama dilupakan. PKS dan PAN setuju, konon ada cerita miring persetujuan itu disertai transaksi uang mahar yang sangat besar. Tapi Demokrat merajuk karena AHY tak dilirik koalisi. Walaupun pada akhirnya Demokrat dengan malu-malu ikut bergabung. Ijtima’ Ulama dilupakan? Nanti dulu. Konon pemasangan cawapres Sandiaga Uno juga atas restu Rizieg Shihab dari Mekkah.

Kini koalisi Jokowi tenang. Tak ada lagi bayang-bayang koalisi ini diisukan sebagai anti ulama atau anti Islam, karena sudah memasang tokoh ulama, pemimpin Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Majelis Ulama. Di pihak koalisi Prabowo agaknya juga sudah tenang, apa pun jalannya, koalisi sudah terbentuk. Soal tudingan mengabaikan pesan Ijtima’ Ulama itu persoalan berikutnya. Kenyataannya para ulama 212 itu tetap patuh kepada Rizieq Shihab. Mereka juga tak menyoal nama “Koalisi Keumatan” masih layak dipakai.

Dalam konteks ini respon Koalisi Jokowi terhadap rekomendasi Ijtima’ Ulama 212 di koalisi seberang sebenarnya agak berlebihan. Mereka seperti ketakutan terhadap bayang-bayang. Tapi bisa jadi kalau Jokowi tidak dipasangkan dengan Ma’ruf Amin, isu agama dan semacamnya tetap akan dimainkan. Apakah ini yang dinamai politik akrobatik atau politik jungkir balik yang kemudian membuyarkan berbagai klaim identitas.
Salam.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya

Cek juga

Close
Close