Nasional

Mendikbud Nadiem Ditugaskan Urus 58 Persen Tenaga Kerja Lulusan SD dan SMP

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) Nadiem Makarim ditugaskan untuk mengurusi masalah tenaga kerja Indonesia yang umumnya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 58 persen tenaga kerja di dalam negeri merupakan lulusan SMP ke bawah. Padahal, untuk mendapatkan hasil pembangunan industri yang maksimal butuh tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi.

Jokowi melihat hal ini terjadi karena sistem pendidikan yang belum mumpuni. Oleh karena itu, ia ingin agar Nadiem bisa membenahi berbagai persoalan pendidikan nasional agar tenaga kerja Indonesia ke depan memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sementara, bagi tenaga kerja lulusan pendidikan rendah yang sudah terlanjur masuk ke dunia kerja, diharapkan bisa tetap meningkat keterampilannya. Caranya, dengan memaksimalkan dampak dari program pendidikan dan pelatihan vokasional.

“Keterampilan angkatan kerja yang eksisting harus semakin produktif dan berdaya. Itu urusan Mendikbud, yang kami harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” ucap Jokowi dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh jajaran menteri agar segera memfinalisasi program Kartu Prakerja. Sebab, program itu diharapkan langsung berjalan mulai Januari 2020 mendatang.

“Tahun depan, saya minta pencari kerja pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disediakan,” katanya.

Sejauh ini, pelatihan yang disiapkan pemerintah, yaitu barista, koki, pembuat animasi, desainer grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, programming, coding, dan lainnya.

Di sisi lain, Jokowi ingin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta ikut serta dalam pemberian pelatihan. “Apalagi BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif,” imbuhnya.

Tak ketinggalan, kepala negara ingin program Kartu Prakerja juga mendapat dukungan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah dimiliki pemerintah.

“Tapi BLK diberikan sesuai porsi yang ada, seperti yang lalu saja, jangan ditambah lagi,” tuturnya.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close