Mendagri Tak Ingin Ada Klaster Pilkada

Mendagri Tak Ingin Ada Klaster Pilkada
Tito Karnavian (foto-kompas)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 bebas dari aksi anarkis dan penyebaran virus covid-19.

"Pilkada ini terutama kita waspadai agar tidak terjadi aksi anarkis. Dan karena ini di masa pandemi, pilkada pertama kali di masa pandemi, maka protokol covid sama-sama kita sosialisasikan dan patuhi. Kita jaga agar Pilkada ini tidak jadi klaster baru," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian  melalui konferensi video, Kamis (10/9/2020).

Upaya ini dilakukan, lanjutnya, dengan melibatkan peran serta banyak pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah dan aparat keamanan.

Ia menyatakan peran Pemda dalam memastikan Pilkada serentak berjalan sukses sangat menentukan. Ini karena Pemda memiliki kewenangan dalam pembuatan program dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan Pilkada.

Tito berharap netralitas pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada juga terjaga, mengingat Pemda memiliki wewenang untuk melakukan mutasi kepegawaian dan jabatan pada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya. Kemendagri mengatur agar mutasi jabatan tidak dilakukan pada kurun waktu enam bulan sebelum penetapan calon pasangan.

"Hingga saat ini sudah ada 720 usulan mutasi yang ditolak Kemendagri. Kecuali untuk pejabat yang wafat atau yang mendapat masalah hukum sebagai tersangka yang ditahan. Atau mengisi jabatan yang memang betul-betul kosong," ujarnya.

Tito memaparkan pemerintah daerah sudah mengalokasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pelaksanaan Pilkada. Jumlah yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu dan aparat keamanan mencapai Rp14 triliun. Ini mencangkup 93,66 persen dari rencana anggaran, yakni Rp15,2 triliun.

Juga terdapat beberapa tambahan anggaran Pilkada yang diajukan KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) kepada Kementerian Keuangan. Rinciannya KPU mengajukan tambahan Rp3,2 triliun dan disetujui Rp2,8 triliun.

Kemudian DKPP mengajukan tambahan Rp39,05 miliar, dan disetujui Rp13,75 miliar. Kementerian Keuangan telah merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp1,37 triliun untuk KPU, DKPP, dan Bawaslu.

Pilkada serentak digelar di tengah pandemi covid-19 pada 9 Desember 2020. Pemilihan akan dilakukan di 270 daerah. Pendaftaran calon kepala daerah sudah mulai dibuka, dan penetapan calon akan diumumkan 23 September. (Jo)