Mendagri: Batasi Kegiatan Masyarakat yang Bisa Timbulkan Penularan Covid-19

Mendagri: Batasi Kegiatan Masyarakat yang Bisa Timbulkan Penularan Covid-19

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani Tito Jumat (22/1/2021). 

Dalam surat tersebut Tito menginstruksikan para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota di 7 provinsi Jawa-Bali untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021.

"Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19 dan gubernur pada provinsi (di Jawa-Bali) dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan," dikutip dalam instruksi tersebut, Minggu (24/1/2021).

Dalam instruksi itu, Tito juga merinci beberapa kegiatan yang akan dibatasi dalam perpanjangan PPKM Jawa-Bali ini. Tak berbeda dengan PPKM Jawa-Bali jilid pertama, Tito juga meminta pembatasan di tempat kerja hingga 75 persen, sementara 25 persen sisanya diizinkan bekerja di kantor.

Yang berbeda dalam aturan ini berkaitan dengan jam operasional pusat perbelanjaan dan atau mal. Dalam kebijakan PPKM Jawa Bali jilid pertama, jam operasional pusat perbelanjaan hanya boleh dibuka hingga 19.00 WIB. 

Dalam PPKM Jawa-Bali jilid dua ini, mal dan pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.

"Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 20.00 WIB," tertulis dalam surat tersebut.

Aturan lainnya tak berbeda jauh dengan aturan yang berlaku selama PPKM Jawa-Bali pada 11 sampai 25 Januari.

PPKM Jawa-Bali jilid dua ini berlaku mulai 26 Januari 2021. Saat instruksi ini berlaku, instruksi sebelumnya yakni Instruksi nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tak berlaku. (Jo)