Catatan dari Senayan

Mencurigai Revisi UU TNI dan Dwifungsi TNI

BANYAK pihak –terutama para aktivis HAM dan akademisi– mengkhawatirkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) membangkitkan wacana kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada zaman Orde Baru. Mereka mendasarkan argumentasinya itu kepada rencana revisi Pasal 47 UU TNI semata. Diketahui melalui revisi, Pasal 47 itu akan mengatur mengenai prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada sejumlah instansi, antara lain, kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Revisi itu bertujuan untuk mengakomodasi perwira menengah dan perwira tinggi agar dapat berdinas di lembaga negara di luar yang telah diatur menurut Pasal 47 ayat 2. Revisi itu didasarkan pada Pasal 7 UU TNI, yakni pasal yang mengatur tugas pokok TNI, antara lain operasi militer untuk perang (OMP), operasi militer selain perang (OMSP), mengatasi gerakan separatis, dan mengatasi aksi terorisme. Lalu, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini dengan sistem pertahanan semesta, mengamankan wilayah perbatasan, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan dan lain-lain.

Ketika UU TNI dirancang dan disahkan tahun 2004, belum ada lembaga misalnya Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Keamanan Laut dan sebagainya yang membutuhkan pejabat struktural dengan latar belakang TNI.

Jadi revisi ini sama sekali tidak berkaitan dengan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua fungsi, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Karena Dwifungsi ABRI itu ada melalui sejarah panjang yang memang menjadi kebutuhan waktu itu.

Dwifungsi ABRI secara perlahan dihapuskan menyusul berakhirnya Orde Baru. Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, disepakati untuk menghapus doktrin ini yang dimulai setelah Pemilu 2004 dan selesai pada Pemilu 2009. Di pemerintahan pasca Reformasi tidak ada lagi anggota TNI aktif yang menjabat di pemerintahan, tidak ada lagi fraksi TNI di DPR-RI maupun DPRD. Kalau ingin menjabat di pemerintahan atau legislatif mesti kebih dulu pensiun dari keanggotaasn TNI, selain sejumlah jabatan yang terbuka berdasarkan Pasal 47 ayat 2 UU TNI yang kemudian akan direvisi, diperluas ke jabatan-jabatan yang tetap terbatas dan relevan.

Tetapi sesungguhnya Dwifungsi TNI jangan hanya ditangkap makna harfiahnya, tapi semangat batinnya. Semangat batinnya adalah semangat TNI untuk merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dengan demikian tugas apa saja jika diperlukan TNI siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu semuanya berdasarkan koridor perundang-undangan.

Jikapun hak politik militer belum di berikan, aturan tentang penggunaan militer dalam setiap kegiatan di luar tugas Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang (sesuai pasal 7 ayat (2) UU TNI harus di evaluasi. Serta perihal rincian situasi tugas pembantuan TNI terhadap Polri dalam persoalan keamanan pun juga harus jelas. Namun, seandainya di berikan pun aturan yang rinci jug harus di berikan. Agar profesionalitas setiap prajurit tetap terjaga, dan tidak hanyut dalam dunia politik praktis.

Persoalan sejak awal adalah ke-inheren-an politik di dalam tubuh institusi militer itu sendiri, dan doktrin kemanunggalan TNI dengan rakyat. Yahya Muhaimin dan Harold Crouch dalam masing-masing bukunya juga sepakat soal ini, bahwa militer sejak lahirnya sudah committed dengan urusan-urusan non-militer, termasuk dalam bidang politik, serta tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer. Stabilitas nasional akan menjadi faktor kunci apakah militer akan terlibat “kembali” atau tidak pada era reformasi sekarang.

Sebenarnya dengan adanya revisi Pasal 47 ayat 2 UU TNI itu perluasan jabatan anggota TNI aktif akan terkontrol tidak ke mana-mana, hanya terbatas pada jabatan-jabatan yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sebenarnya Revisi UU TNI itu tidak perlu ditolak, tetapi dibahas dengan kepala dingin oleh Pemerintah, DPR dan semua elemen masyarakat, sehingga akan bernilai positif bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Jadi tak perlu terlalu khawatir dan mencurigai persoalan itu. Kita masih percaya wakil-wakil rakyat di DPR dan pemerintah tetap menjaga amanat Reformasi.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close