Politik

Menang PTUN, Sudding Tak Otomatis Sekjen Hanura

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Setelah Majelis Hakim memenangkan gugatan perselisihan partai politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, Tertanggal 26 Juni 2018, yang dilakukan Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, maka kepengurusan Hanura kembali ke Oesman Sapta dan Sarifuddin Sudding.

Mengapa? Karena amar putusan hakim menyatakan pembatalan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

Hal juga mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut SK Menkumham yang tengah dipersoalkan itu.

“Jadi, kepengurusan Hanura kembali pada pengurus lama, itu benar,” tegas Ketua Hanura Inas Nasrullah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Hanya saja kata Inas, posisi Sekjen tidak otomatis dijabat oleh Sudding, karena Sudding tak pernah berkantor di DPP Hanura. Yaitu di The City Tower lantai 18 Jl. MH Tharim No.81 Jakarta Pusat, sebagaimana terdaftar di KPU RI.

Padahal, dalam AD/ART partai, pimpinan partai mempunyai kewenangan yang luas, meliputi penandatanganan dokumen pencalegan dan lain-lain. Khususnya menjelang pemilu dan pilpres 2019 ini.

“Jadi, OSO bisa menunjuk Plt Sekjen Hanura,” ujarnya

Mengapa? Sebab, berdasarkan PKPU 20/2018, pasal 11, ayat 5, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan bakal caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas (Plt) atau sebutan lain sepanjang diatur AD/ART partai politik.

Dan, berdasarkan AD/ART Partai Hanura pasal 34, ayat 3, tak ada masalah kalau Sudding digantikan oleh Plt.

“Jadi, tak masalah kalau OSO mengambil kebijakan itu untuk selamatkan Hanura dalam pencalegan ini,” kata Inas.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close