Nasional

Menaker: Jelang Pilpres Jangan Politisasi Perpres Tenaga Kerja Asing

JAKARTA, SENAYANPOST.com –– Menaker Muhammad Hanif Dhakiri meminta agar Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak dipolitisasi.

Perpres TKA, menurutnya, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja melalui investasi sehingga iklim investasi dibuat lebih kondusif.

“Karena itu tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat kita semua, tolong jangan dipolitisasi,” kata Hanif di Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Hanif menyadari isu Perpres TKA rawan dipolitisisasi sejumlah pihak.

Kecenderungan itu, katanya, terjadi karena pemberitaan mengenai isu TKA mulai muncul menjelang kontestasi pemilu.

“Dari dulu ada tapi isunya rendah, tapi jelang Pilkada DKI naik terus, setelah Pilkada turun lagi. Habis itu landai. Nah sekarang hangat lagi. Makanya sama-sama kita jaga di tahun politik ini mari kita bisa terus berkarya,” ujar Hanif.

Hanif mengklarifikasi bahwa Perpres 20 Tahun 2018 tidak akan membuat TKA ilegal mudah masuk ke Indonesia. Perpres dengan TKA ilegal dinilainya tidak berhubungan.

Untuk itu, kata Hanif, kekhawatiran sejumlah pihak terkait TKA pekerja kasar akibat dari Perpres 20 Tahun 2018 tidak akan terjadi. Karena TKA pekerja kasar, kata dia, merupakan kasus pelanggaran hukum.

“Kalau kasus tolong perlakukan sebagai kasus, jangan digeneralisir. Kalau kasus pelanggaran ya ditindak, dan pemerintah selama ini sudah dan sedang dan akan terus melakukan penegakan hukum bagi tenaga kerja asing yang melanggar,” ujarnya.

Menurut Hanif, proporsi TKA di Indonesia terbilang sangat kecil. Setidaknya, jumlah angkatan kerja lokal sebesar 121 juta orang, sementara TKA yang bekerja di Indonesia hanya ada 85 ribu orang. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close