Konsultasi Hukum

Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dan Resiko Hukumnya

SAYA saya memiliki saudara yang bernama Kiki, ia berumur 16 tahun pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan anak tersebut di laporkan oleh majikannya ke kepolisian karena melakukan tindak pidana pencurian di rumah majikannya, akan tetapi permasalahan baru timbul dimana si majikan ini dituduh mempekerjakan anak di bawah umur.

Bagaimana cara menyelesaikan masalah jika dituduh mempekerjakan anak di bawah umur berdasarkan undang-undang apa?

Terimakasih atas jawabannya.

Elsy Juni Andri Kariny, Yogyakarta.

Jawaban:

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur yang masih katagori anak adalah masih berumur di bawah 18 tahun, sedangkan untuk anak yang berumur antara 15 s/d 18 tahun sudah dapat dipekerjakan (secara normal/umum) akan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan (the worst forms) baik ancaman/bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan atau moral si anak.

Alasan mendasar anak dapat dipekerjakan biasanya karena kesulitan ekonomi orang tua untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan atau untuk kepentingan pengembangan diri anak.

“Bagi anak yang berumur sedikitnya 14 tahun, dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenangn namun demikian Undang-Undang Ketenagakerjaan memberi syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat di atur Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekejaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi persyarataan:

1. Ijin tertulis dari orang tua wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walli
3. Waktu kerja maksimal 3 jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak menggaggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungna kerja yang jelas, dan
7. Menerima upah dengan ketentuan yang berlaku

Untuk lebih jelasnya aturan khusus proses hukum terhadap anak berusia 16 tahun dimana “Untuk anak yang berumur antara 15 s/d 18 tahun sudah dapat dipekerjakan (secara normal/umum) akan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan (the worst forms) baik ancaman/bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan atau moral si anak. Pada usia ini, anak sudah dianggap cakap (bekwaam) untuk melakukan hubungan kerja tanpa kuasa/wali cq (Pasal 2 ayat [3] Kepmenakertrans No. Kep-235/Men/2003 dan Konvensi ILO No. 138 serta Konvensi ILO No. 182).”

Saksi Hukum mempekerjaan anak bagi Pengusaha/Majikan:
Anak- anak mendapat perlindungan hukum, baik oleh undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlingungan anak, sehingga setiap orang (Majikan) atau Perusahaan (Pengusaha) dalam mempekerjaan anak harus memahami kedua UU tersebut.

Menurut UU Ketenagakerjaan, sanksi atau resiko hukum bagi Pengusaha/majikan diatur:

1. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.
2. Pasal 71 ayat (2) dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

Menurut UU Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) , saksi atau resiko hukum sebagai berikut:

Diatur dalam Pasal 76 bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran pasal di atas yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Sedangkan bagi si anak yang mencuri, perbuatannya akan di kenakan pasal tentang pencurian yang diatur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 362 KUHP mengatur sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Untuk menjawab pertanyaan Saudara, diupayakan perdamaian antara Kiki (Majikan) dengan Terlapor dengan meminta difasilitasi pihak yang berwenang, karena andaikan duanya tetap bertahan maka keduanya akan bersiko menghadapi proses hukum.
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

ARIYAN DOVIE, S.H.
Advokat/ Konsultan Hukum LKBH INTAN

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close