Membela dan Menyayangi Koruptor

06:10
296
JAKARTA, SENAYANPOST.com - KPK menegaskan tidak gentar menghadapi Ketua DPR Setya Novanto. Lembaga Antirasuah akan berusaha mematahkan argumen dari 9 saksi

DI RIAU pembangunan Tugu Antikorupsi terbukti dikorupsi oleh panitianya. Di berbagai kota, hakim pengadilan tindak pidana korupsi terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK karena menerima suap. Sejumlah bupati yang mestinya menata birokrasi malah memalak anak buahnya untuk menduduki jabatan. DI DPR-RI para anggotanya berkonspirasi untuk membubarkan lembaga pemberantasan korupsi alias KPK dan membela rekan-rekannya  yang koruptor.

Terbaru, rapat Pleno DPP Golkar sepakat Setya Novanto tetap memimpin partai bergambar beringin itu meskipun Setnov sudah resmi tersangka kasus korupsi dan berada dalam tahanan KPK. Keputusan Golkar itu terkait dengan desakan di internal Golkar di satu sisi dan surat penolakan Setya Novanrto untuk mundur dari Kerua Umum.

Setnov juga bersikukuh untuk menolak mundur dari Ketua DPR-RI. Sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) batal membahas dugaaan pelanggaran etik Setnov karena anggota dari sejumlah fraksi tidak hadir.

Terlepas dari status tersangka Setnov yang tetap bisa bertahan di Golkar maupun DPR sesuai aturan formal, ngototnya Setnov dan tunduknya Golkar memang sesuatu yang aneh. Sebagai parpol besar harus menanggung risiko dicemooh rakyat. Pertaruhan yang sangat besar.

Jika nanti DPR juga menuruti kehendak Setnov ogah mundur, akan lebih-lebih parah lagi. DPR adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia akan tersandera oleh seorang tahanan kasus kriminal. Korupsi sudah ditahbiskan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordiniary crime). Masa sih DPR begitu menyayangi atau takut terhadap seorang “pesakitan”.

Tingkat permisivitas Golkar dan DPR sudah tidak ketulungan, sampai ke titik nadir. Sudah jadi bahan guyonan dan cemoohan secara masif di kalangan rakyat Setnov masih juga disayangi dan dibela seperti itu. Lalu standar moral yang mana lagi yang ingin kita pakai?  Golkar disandera, DPR disandera, rakyat senang atau tidak juga tersandera.

Semangat pemberantasan korupsi menjadi tanda tanya besar. Kita ingin memberantas korupsi atau ingin memperlakukan koruptor sebagai pahlawan? Selalu saja ada yang berlindung di balik negara hukum. Semua harus bersandar hukum untuk menersangkakan orang. Aturan yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan. Ujungnya, pengusutan korupsi sering terhambat. Yang mengusut (KPK) ganti diusut, dipersalahkan dan dicari-cari kesalahannya.

Comments

comments