Catatan dari Senayan

Membaca Skenario Gamblang Ijtimak Ulama II

GERAKAN Nasional Pendukung Fatwa MUI yang kini lebih dikenal dengan GNPF akan segera menggelar Ijtimak Ulama II untuk mendukung Prabowo Subianto-Sandi Uno sebagai pasangan calon Presiden/Wapres dalam Pilpres 2019.

Sekadar untuk diingat Ijtimak Ulama I sudah digelar dengan memberikan amanah calon Presiden Prabowo dengan calon Wakil Presiden dua pilihan: Salim Segaf Aljufri dan Ustad Abdul Shomad. Di sisi lain, waktu itu PKS sebagai mitra koalisi sudah mematok harga mati, jika Prabowo.wakilnya harus dari PKS. Demokrat pun mendukung Prabowo karena ada hambatan masuk kelompok Jokowi. Tentu dengan harapan “putra mahkota” Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa mendampingi Prabowo sebagai Cawapres.

Tapi Prabowo tidak memilih keduanya. Rekomendasi cawapres Ijtimak Ulama, usulan PKS maupun sodoran Demokrat diabaikan. Prabowo dan Gerindra mengambil Sandiaga Uno sebagai calon Wapres. Jadi rekomendasi Ijtimak Ulama I tidak sepenuhnya dilaksanakan Prabowo. Usulan “harga mati” PKS dan sodoran Demokrat pun diabaikan. Geger hanya berlangsung sesaat, setelah itu berlalu.

Catatan penting, GNPF dulu fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai oleh KH Ma’ruf Amin. Intinya fatwa itu menyatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai penista agama melalui singgungan Surat Almaidah. Panutan mereka secara formal adalah KH Ma’ruf Amin sebagai pimpinan MUI yang legitimate mengeluarkan fatwa. Lalu muncul GNPF MUI yang kemudian melahirkan aksi 212 dan seterusnya. Mereka menyatakan berdiri di belakang ulama.

Faktanya saat Kiai Ma’ruf tampil sebagai calon Wakil Presiden mereka pun melupakan tujuan semula, membela dan berpihak kepada ulama.

Logikanya kalau GNPF kemudian metamorfosa menjadi Gerakan 212 lalu beranak Ijtimak Ulama mestinya semuanya linier bahwa Ijtimak Ulama itu mendukung ulama. Anehnya setelah rekomendasikan diabaikan Prabowo lalu mereka berencana menghelat Ijtimak Ulama II, mereka tetap setia dengan Prabowo. Bahkan rencana Ijtimak Ulama II pun sudah diancang-ancang untuk merumuskan dukungan terhadap Pasangan PS-Sandi.

Nah di situ jelas terlihat inkonsistensi mereka dengan gerakan mendukung Ulama.menjadi gerakan partisan yang terkesan menggunakan baju ulama untuk politik praktis. Padahal hakikat politik ulama itu mestinya bersifat keummatan dan kenegaraan, untuk kemaslahatan umat dan demi kepentingan.bangsa dan negara.

Wajar kalau kemudian kita meragukan.label Ijtima” Ulama, baik I maupun II. Karena mereka tidak obyektif menyikapi perkembangan. Mestinya kalau ingin jadi panutan perlu membuat keputusan yang berdasar kajian komprehensif, bukan putusan yang jauh hari sudah didahului dengan ancang-ancang keberpihakan. Sebab kalau belum.bermusyawarah sudah ancang-ancang hasil, untuk apa bermusyawarah lagi? Itu kan seperti lakon sinetron yang sudah disekenariokan. Belum lagi kalau kita bicara soal nilai representasi keulamaan mereka.

Kita jadi kasihan terhadap para pendukung GNPF maupun komunitas Gerakan 212 yang harus memilih taqlid terhadap gerakan partisan yang berlabel Ijtimak Ulama itu. Padahal Islam selalu mengutamakan sikap istiqomah dam obyektif, bukan dengan memakai “kacamata kuda”. Mereka tak paham kemungkinan adanya pembonceng-pembonceng di balik Ijtimak Ulama itu.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close