Memakai Jasa Polisi untuk Menagih Hutang

07:00
703

Pengasuh rubrik hukum yang kami hormat. Saya telah meminjam modal usaha kepada teman sebesar Rp30.000.000,- dengan cara pengembalian cicilan setiap bulan.

Yang ingin saya tanyakan, apakah sah menurut hukum jika penagihan utang melalui jasa seorang polisi?

Mengingat pembayaran hutang saya dengan cara mencicil setiap bulan dan sempat macet dalam beberapa bulan terakhir.

Setiap melakukan pembayaran selalu saya tulis di belakang kuitansi dan sisa utang saya hanya sebesar Rp 7-8 juta saja.

Terima kasih atas informasinya.

Syamsudin, Jakarta.

Jawaban:

Perjanjian Utang Piutang adalah Hubungan Keperdataan. Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan rinci, namun dalam Pasal 1754 KUH Perdata dinyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, istilah yang digunakan adalah “perjanjian utang piutang”).

Pasal 1754 KUH Perdata menatakan sebagai berikut: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya.”

Sehingga, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dengan itikad baik dilaksanakan.

Dalam hal tidak ada atau bahkan kesepakatan rinci tidak dituangkan dalam suatu bentuk tertulis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata ditegaskan bahwa aturan umum dalam KUH Perdata akan berlaku dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1319 KUH Perdata sebagai berikut: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.”

Comments

comments