Opini

Memahami Kritik, Hujatan, Hinaan, dan Ujaran Kebencian

Oleh Anwar Rahman

Saat ini dengan dalih kebebasaan berbicara dan menyatakan pendapat serta kritik banyak orang yang berbicara seenakya di media sosial tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku. Memang sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat (freedom of speech) secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.

Indonesia sebagai Negara demokrasi juga negara Hukum (rechsstaat), maka segala sesuatunya dalam kehidupan harus diatur dengan hukum termasuk kebebasan berpendapat. Memang Indonesia membolehkan orang berekspresi menyampaikan pikiran, pendapat baik lisan maupun tulisan namun tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain. Jadi, dalam kebebasan berpendapat, Indonesia menganut mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Hadirnya media sosial banyak orang yang tidak sadar/lengah bahwa tulisan /cuitannya seolah-olah hanya berlaku di desa/ kampung atau di komunitasnya saja, padahal sekali kita bikin status , seluruh dunia saat itu juga bisa mengakses status kita. Setiap “serangan” terhadap pejabat publik selalu berdalih pejabat tidak boleh alergi terhadap kritik. Lalu apa dan bagaimana kritik itu ? Menurut KBBI, arti kritik adalah: kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik berasal dari bahasa Yunani Kuno krités. Artinya “orang yang memberikan pendapat beralasan” atau analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pengamatan. Kritik yang disampaikan sejatinya dalam rangka memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang yakni bukan didasarkan atas kebencian terhadap orangnya. Kritik, dilakukan menggunakan pilihan kata yang tidak menyinggung perasaan, sopan dan bijaksana. Tetapi, tetap tidak mengurangi ensensi kritiknya. Secara umum kritik menunjukan dimana letak kesalahannya dan apa /bagaimana solusinya.

Berbeda dengan hujatan, fitnah, ujaran kebencian dan penghinaan, biasanya dilakukan dengan narasi yang menyinggung perasaan. Bahkan tidak sopan dan tidak bijaksana serta, tidak bertujuan untuk memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang. Fitnah, hujatan dan ujaran kebencian serta penghinaan diatur tersendiri dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu :

Di dalam KUH Pidana, beberapa tindakan penistaan dan fitnah diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Penghinaan terhadap kepala negara lain (Pasal 142 KUHP)
2. Penghinaan yang dilakukan terhadap bendera dan lambang negara lain (Pasal 142a KUHP).
3. Penghinaan terhadap wakil negara lain (Pasal 143 & 144 KUHP).
4. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambing negara RI (Pasal 154a KUHP).
5. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 & 157 KUHP).
6. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya dan benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 KUHP).
7. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a KUHP).
8. Penghinaan terhadap penguasa umum diatur dlm Pasal 207 KUHP.
9. Penistaan dengan surat/smaadschrift (diatur pada Pasal 310 ayat (2) KUHP.
10. Penistaan (smaad) diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
11. Fitnah/laster (Pasal 311 KUHP).
12. Pengaduan untuk memfitnah/lasterlijke aanklacht (Pasal 317 KUHP).
13. Penghinaan ringan/eenvoudige belediging (Pasal 315 KUHP).
14. Tuduhan secara memfitnah/lasterlijke verdachtmaking (Pasal 318 KUHP).
15. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 321 ayat (1) KUHP)

Kemudian hate speech yang dilakukan di media sosial diatur pada Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Th 2016 tentang Perubahan atas UU No:11 Th 2008 tentang ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak satu milyar rp”.

Kritik yang disampaikan sejatinya dalam rangka memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang. Sebaliknya, bukan didasarkan atas kebencian terhadap orangnya. Kritik, dilakukan dengan menggunakan pilihan kata yang tidak menyinggung perasaan, sopan dan bijaksana. Tetapi, tetap tidak mengurangi ensensi kritiknya. Berbeda dengan ujaran kebencian, fitnah dan penghinaan yang dilakukan dengan narasi yang menyinggung perasaan. Bahkan tidak sopan dan tidak bijaksana serta, tidak bertujuan untuk memperbaiki pendapat atau prilaku seseorang.

Secara hukum pidana untuk dapat dikategorikan sebagai fitnah perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP yakni : “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun.”
Unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah:
1. Seseorang;
2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;
Unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan“

Kejahatan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, dinamakan memfitnah dan untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Namun sepanjang tuduhan dimaksud tidak tersiar atau diketahui orang banyak, maka perbuatannya itu tidak dapat dikatakan sebagai fitnah.

Apabila tuduhan tersebut dilakukan di media social, FB, IG, Twitter, Linkedin dll, maka selain dapat dipidana dengan KUHP juga dapat dipidana dengan UU ITE yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU No:11 Thn 2008 tentang ITE diubah dengan UU No:19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 UU 19/2016: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya,huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Fitnah merupakan salah satu bentuk pencemaran nama baik. Yang dimaksud dengan memfitnah adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan yang dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.
Pencemaran nama baik di media sosial diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (penistaan dan fitnah).

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah dan ketentuan dimaksud merupakan delik aduan yakni hanya bisa dtuntut apabila ada pengaduan dari korban.

Dengan demikian jelaslah, kritik bukan suatu tindak pidana, namun “kritik” yang dilakukan dengan menyebarkan fitnah, perasaan kebencian dan penghinaan dapat dipidana. Selain itu, pelaporan atas ujaran kebencian, fitnah dan penghinaan tidak harus orang atau korban yang dibenci, difitnah dan dihina melainkan siapapun warga Indonesia dapat membuat laporan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, fitnah dan penghinaan tersebut kepada pihak yang berwajib.

*Dr. Anwar Rahman SH, MH, Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, mantan Anggota DPR-RI.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close