Catatan dari Senayan

Memahami Kegelisahan AM Hendropriyono

PEMILU untuk memilih Presiden dan anggota legislatif tinggal beberapa hari lagi, tiba-tiba publik dikejutkan dengan pernyataan Jenderal TNI Purn AM Hendropriyono (AMH) bahwa dalam pemilihan Presiden nanti bukan sekadar berhadapan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, melainkan pilihan antara Pancasila dan Khilafah.

Pengontrasan antara dua pilihan itu mendapat respon beragam. Banyak yang mendukung tapi ada juga yang menolak pernyataan pakar intelijen itu. Pernyataan AMH banyak yang merespon positif karena sesungguhnya pernyataan itu telah mewakili kegelisahan sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam situasi apa pun ideologi dan falsafah bangsa Pancasila tidak boleh diganggu, apalagi diganti sebagai dasar negara. Dengan bahasa lain, “Pancasila harga mati.”

Yang menolak pernyataan AMH menganggap AMH berlebihan menempatkan Pilpres 17 April sebagai pertarungan dua ideologi, Pancasila dan Khilafah. Masuk dalam kelompok ini adalah Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo (GN). Dapat juga diartikan GN termasuk yang tidak merisaukan terhadap nasib Pancasila.

Tidak bermaksud menghadap-hadapkan dua purnawirawan Jenderal TNI yang sama-sama menyandang nama besar itu, penulis hanya ingin membeberkan fenomena yang ada menjelang Pilpres 2019 yang bakal digelar dua pekan lagi ini.

Rapat-rapat umum dan aksi-aksi yang berlangsung setahun terakhir ini banyak di antaranya yang diwarnai kehadiran organisasi yang mengusung paham khilafah, paham tentang bentuk pemerintahan yang mengalami kegagalan di banyak negara Islam di Indobesia. Paham yang menurut istilah KH Ma’ruf Amin tertolak oleh bangsa Indonesia, karena bertentangan dengan kesepakatan luhur bangsa (mitsaqan ghalidza) yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Bahkan organisasi yang mengusung paham itu, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah resmi dilarang di negeri ini melalui Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017.

Kasus pembakaran bendera oleh anggota Banser di Garut, orasi-orasi dalam rapat umum yang terang-terangan mengusung paham sampai terpasangnya spanduk-spanduk besar beberapa caleg DPR/DPRD pendukung capres tertentu yang dengan berani menyatakan ingin menegakkan paham khllafah di bumi Indonesia tak tersentuh Bawaslu dan penegak hukum. Juga dibiarkan oleh partai atau koalisi pendukung calon presiden tetentu.

Fenomena dan fakta-fakta itu menunjukkan bahwa ada koalisi pendukung capres tertentu yang dengan sadar mengakomodir kelompok yang ingin mengusung paham khilafah yang secara yuridis dan sosiologis bertentangan dengan Paancasila. Hal ini tidak dapat dipungkiri dengan dalih apa pun.

AMH yang pernah berjuang mengawal Pancasila dari era Orde Lama, Orde Baru sampai era Reformasi tentunya sangat gelisah, tak tahan membiarkan kondisi seperti ini. The Old soldier never die. Sebagai prajurit TNI Saptamargais, tak ingin Pancasila diganti dengan paham lain. Maka pernyataannya yang kemudian viral memenuhi ruang media massa dan media sosial dapat kita pahami sebagai kegelisahan dan tanggung jawab moral anak bangsa. Tentunya tidak perlu dibaca dan dimaknai dengan membela salah satu pasangan calon Presiden, apalagi haus kekuasaan sebagaimana ditudingkan Gatot Nurmantyo.

Justru sangat mengherankan dalam konteks “Pancasila harga mati” sekarang ada anak bangsa yang permisif, tak mempedulikan Pancasila dalam ancaman bahaya besar.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close