Meluruskan Pandangan Komnas HAM

Meluruskan Pandangan Komnas HAM
Drs. Ansyaad Mbai | BBC.com

Oleh: Ansyaad Mbai*

KESIMPULAN Komnas HAM bahwa telah terjadi extra judicial killing terhadap 4 laskar Front Pembela Islam (FPI) perlu ditanggapi karena sangat merugikan bagi penyidik Polri. Extra judicial killing itu bila kematian seseorang dilakukan tanpa proses hukum dan terutama oleh petugas yang bukan penegak hukum. Faktanya insiden tersebut terjadi dalam pelaksanaan proses hukum, yaitu penangkapan atau menghalangi pelaksanaan upaya paksa terhadap MRS berdasarkan surat perintah dari pejabat penegak hukum yang sah dan berwenang untuk itu. Dalam proses itu terjadi penyerangan bersenjata terhadap petugas penegak hukum.

Dalam konteks ini maka tidak bisa dilihat sebagai extra judicial killing karena penyidik sedang melaksanakan proses pro justicia atau proses judicial. Insiden itu terjadi dalam proses hukum yang sudah dimulai dari dikeluarkannya surat panggilan yang dihalangi oleh FPI di Petamburan disertai dengan narasi yang menyerukan pembangkangan oleh para pimpinan FPI, kemudian disusul dengan panggilan kedua serta surat perintah bawa paksa dan atau penangkapan. Tetapi tersangka tetap membangkang bahkan berusaha menghindar atau melarikan diri dengan menggunakan pengawalan bersenjata. 

Ketika dibuntuti malah berusaha menghalangi dengan cover beberapa kendaraan yang sekaligus digunakan sebagai alat untuk menyerang petugas dengan cara menyerempet mobil petugas. Ini jelas pembangkangan/perlawanan dengan kekerasan terhadap proses hukum dan juga berarti perlawanan terhadap kekuasaan negara. 

Untuk itu, saya sarankan agar semua segmen peristiwa dalam proses hukum diformulasikan dalam konteks yang utuh. Semua proses tersebut disaksikan secara utuh oleh publik dan semua narasi dari pimpinan FPI dilihat dan didengarkan langsung oleh masyarakat dan menyebabkan ketakutan meluas dalam masyarakat. 

Singkatnya, ini tidak sekadar ancaman terhadap Polri tapi sudah dalam ancaman bagi masyarakat luas dan ancaman bagi kedaulatan negara dimana negara wajib melindungi segenap bangsa dari ancaman.

Dalam suasana di atas, terjadi insiden terbunuhnya para pengawal si pembangkang karena mereka menyerang petugas sehingga terjadi situasi pembelaan darurat. Kalau toh ada tindakan berlebihan maka maksimal posisi hukumnya adalah ekses yang masuk dalam wilayah penertiban menurut ketentuan internal sah Polri dan tidak bisa dimasukan dlm lingkup pelanggaran HAM berat.

*Irjen Pol (Purn) Drs. Ansyaad Mbai, mantan/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme