FeaturesNasional

Melchias Mekeng Jabat Ketua Komisi XI DPR RI

JAKARTA (SenayanPost.Com) – Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng resmi menjabat Ketua Komisi XI DPR menggantikan Ahmadi Nur Supit.

Selain Ketua DPR RI Ade Komarudin, acara pelantikan di dalam rapat tertutup di Ruang Rapat Komisi XI DPR, di Jakarta, Selasa (23/8/2016), itu dihadiri juga Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Usai rapat, Taufik Kurniawan menegaskan bahwa pergantian tersebut merupakan kewenangan mutlak dari masing-masing fraksi, dalam hal ini Fraksi Partai Golkar.

“Ini rutin, biasa-biasa saja. Kewenangan masing-masing Fraksi Golkar,” kata Taufik.

Melchias Markus Mekeng mengatakan dirinya ingin memperbaiki mekanisme kerja di Komisi XI. Dia mengatakan ingin bersama-sama anggota komisi XI lebih sensitif terhadap teriakan masyarakat.

“Bagaimana sensitifnya, saya sampaikan bahwa saya akan minta kepada pimpinan DPR, pimpinan Badan Anggaran untuk kita terjun langsung kepada masyarakat. Kita datangi masyarakat, daerah terpencil yang tertinggal, daerah yang miskin,” ujarnya.

Dia mengatakan, dirinya bersama pimpinan DPR dan Banggar, akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka akan berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal itu menurut dia agar rakyat merasakan pertumbuhan ekonomi sehingga kita boleh tumbuh sepuluh persen tapi harus dirasakan seluruh masyarakat.

“Kamu sampaikan bahwa masyarakat butuh ini tahun depan lalu kami alokasikan anggarannya. Karena di situ ada pimpinan DPR, ada pimpinan Banggar, pimpinan Komisi XI,” katanya.

Komisi XI DPR RI adalah komisi bidang keuangan dan perbankan, yang dalam keseharian tugasnya menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi bermitra dengan sejumlah mitra kerja dari pemerintah.

Mitra-mitra kerja Komisi XI DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Keuangan
  2. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS
  3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  4. Badan Pusat Statistik (BPS)
  5. Setjen BPK
  6. Bank Indonesia
  7. Perbankan
  8. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
  9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
  11. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  12. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
KOMENTAR
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close