Mekanisme Pemanggilan Saksi dalam Proses Persidangan

11:07
111

Saudara saya mendapat surat panggilan dari Kejaksaan untuk menjadi saksi dengan nomor P-37. Surat itu diserahkan 1 hari sebelum persidangan, di mana proses penyampaian surat pemanggilan tersebut hanya dititipkan di tetangga terdekat dari rumah saudara saya, tanpa adanya penjelasan yang jelas dan tanda tangan dari si pengirim surat. Yang saya tanyakan, apakah sah surat pemanggilan menjadi saksi dengan nomor P-37 yang dikeluarkan dari pengadilan tersebut? Apakah mekanisme pemanggilan seperti tersebut di atas sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku?

LEONARDO, Bekasi

Jawaban

Terima Kasih atas pertanyaan Anda.

Pertama kami akan jelaskan mengenai Kode-Kode Formulir dan Perkara terlebih dahulu. Mengenai kode-kode tersebut seperti P-1 sampai dengan P-53 itu adalah kode surat internal Kejaksaan, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana (‘’SK JAKSA AGUNG”). Yang dimana artinya bahwa semua surat-surat yang berasal dari Kejaksaan harus dibubuhi kode surat.

Berdasarkan SK Jaksa Agung tersebut, Nomor Surat P-37 artinya surat dari Kejaksaan untuk memanggil Saksi/Terdakwa/Terpidana agar bisa menghadiri proses pemeriksaan di persidangan.

P-37 sebagai Surat Panggilan Menjadi Saksi, Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada saksi untuk ketentuan hari dan waktu perkara persidangan disertai dengan surat panggilan, yang juga bisa ditujukan juga kepada terdakwa untuk bisa datang pada persidangan yang telah dijadwalkan.

Sesuai dengan Pasal 146 ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum dapat menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang dimana isi dalam surat tersebut memuat tanggal, hari, serta jam persidangan dan untuk apa yang bersangkutan dipanggil. Surat tersebut harus diterima langsung oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum persidangan dimulai.

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;

Comments

comments