Matheus Joko Santoso Minta Fee dari Vendor Bansos Covid-19

Matheus Joko Santoso Minta Fee dari Vendor Bansos Covid-19
Matheus Joko Santoso

JAKARTA, SENAYANPOST.com  — Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso mengantongi banyak duit karena ia memalak vendor pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19.

Bukan hanya itu, Matheus Joko Santoso juga berperan memainkan vendor mana saja yang bisa mendapatkan kuota bansos, sehingga ia menerima 'sogokan' dari vendor lain untuk mendapatkan kuota berikutnya. 

Seperti yang disampaikan Letkol Irman Putra yang merupakan Irwasus Inspektorat Babinkum TNI, yang diperbantukan sebagai Ketua Pusat Koperasi Yustisia Adil Makmur dan Komisaris PT Aditama Energi Kuntomo Jenawi.

Irman menyampaikan, Koperasi Yustisia Adil Makmur mendapat kuota bansos tiga kali pada tahap 5, 6, dan 7 dari Kemensos. Total sebanyak 100 ribu kuota. Setelah mendapat kuota itu, dia mengaku diminta Matheus Joko Santoso untum menyerahkan komitmen fee.

Irman mengakui, dirinya diberikan pengharapan oleh Matheus Joko, jika menyerahkan uang fee bansos itu, maka Kemensos akan kembali memberikan jatah pengadaan bansos sembako kepada Koperasi Yustisia Adil Makmur.

“Bahwa benar saya pernah dipaksa Matheus Joko untuk memberi Rp 250 juta atas kuota koperasi, akhirnya karena koperasi dapat kerja dari Kemensos, saya berikan Rp 250 juta di Cafe Bale Bengong, saya berikan uang itu dengan harapan koperasi dapat pekerjaan bansos. Namun ternyata nihil, setelah 3 kali putaran koperasi tidak mendapatkan lagi,” kata jaksa membacakan BAP Irman di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/6/2021).

Irman lantas mengamini pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. “Benar, cuma penyerahan di Kemensos Cawang,” ucap Irman.

Irman menyatakan, Matheus Joko memang tidak mematok jumlah komitmen fee. Menurutnya, setelah menyerahkan uang Rp 250 juta ke Joko, tetapi malah menghilang, bahkan menghindar ketika ditanya terkait jatah kuota bansos.

“Soal fee enggak ada patokan, cuma saya enggak mau kasih, kemudian dijanjikan ada SPK. Setelah diserahkan kemudian ternyata enggak dihubungi lagi, didatangi ke kantor menghindar,” beber Irman.

Irman terus menerus menanyakan jatah kuota pengadaan bansos. Sehingga, Joko mengembalikan separuh uang yang diberikan tersebut.

“Kemudian lebih satu bulan dia kembalikan dananya yang dia minta. Dia kembalikan Rp 100 juta, saya yang minta dikembalikan aja,” papar Irman.

Selain Irman, vendor lainnya yang juga memberikan uang ke Matheus Joko yakni Kuntomo Jenawi. Dia mengakui memberikan uang 8 ribu dolar Singapura kepada Matheus Joko.

Berbeda dengan Irman, Kuntomo menyatakan tidak pernah diminta untuk memberi fee oleh Joko. Dia menyebut, penyerahan uang itu merupakan tanda terima kasih.

“Enggak ada bicara (fee) ke saya, tapi di BAP saya katakan ada memberi uang ke Matheus Joko Santoso sebagai terima kasih senilai SGD 8 ribu, sekitar Rp 90 juta,” ungkap Kuntomo.

Kuntomo mengakui, dirinya memberikan fee ke Matheus Joko setelah mengerjakan 42.559 paket bansos dengan nilai kontrak Rp 12 miliar. Dia mengerjakan proyek bansos dengan meminjam bendera perusahaan PT Darma Lantara.

“Saya hubungi Joko, mas ada waktu? Saya mau ketemu sowan, ‘say thank you’, saya tanya gimana bisa dapat lagi enggak, gitu aja. Saya berharap dapat PO berikutnya, (kenyataannya) tidak, alasannya vendor terlalu banyak kuotanya terbatas,” ucap Kuntomo menandaskan.

Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. 

Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jo)