Catatan dari Senayan

Masa-masa Kritis Jokowi Berbagi Kekuasaan

KEKUASAAN itu memang menggiurkan. Begitu pemilihan umum 2019 selesai, kita lihat semua elite partai politik bermanuver. Dengan cara berbeda-beda mereka mulai memburu rente kekuasaan. Rakyat sebagai pemilih sementara dilupakan.

Baik di partai-partai koalisi pendukung 01 dan koalisi pendukung 02 semua bergerak. Sebenarnya wajar saja partai pendukung 01 meminta jatah. Tradisi di negara mana pun memang koalisi yang menang yang menikmati hasil jerih payah memenangi kontestasi pemilu. Sebagian dari mereka menginginkan “the winner takes all”, menginginkan seluruh kekuasaan menjadi milik pemenang. Yang lain dipersilakan berada di luar kekuasaan menjadi oposisi.

Sementara parpol-parpol koalisi 02 pun ikut tergoda. Mereka merasa menjadi pemegang mandat rakyat pula. Kita baca Gerindra dan PAN, keduanya merasa memiliki dukungan rakyat pemilih. Gerindra siap dengan program dan orang-orang yang kompeten untuk menangani kedaulatan dan kemandirian di bidang pangan. PAN mendua, antara ingin masuk koalisi dalam pemerintahan dan oposisi. Partai Demokrat “malu tapi mau” kalau diminta bergabung dalam kekuasaan. Hanya PKS yang siap menjadi oposisi.

Manuver politik yang kini menjadi perbincanvan khalayak ditunjukkan Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan PAN. Walaupun sudah dijelaskan berbusa-busa tentang usulan Amien ihwal power sharing antara Jokowi dan Prabowo 55:45 tetap saja menjadi bahan ledekan publik. Maklumlah sebelum penetapan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2019, Amien Rais secara vokal menggaungkan ajakan people pòwer. Intinya mengajak rakyat untuk tidak mempercayai pemilu (pilpres) yang dinilainya penuh kecurangan.

Sebenarnya setelah penentuan calon Presiden oleh KPU perlahan wacana dan teriakan people power sudah dilupakan orang. Tapi Amien tetap menggelorakan semangat anti-Jokowi. Sampai kemudian di luar sepengetahuannya Prabowo Subianto, capres yang didukungnya, bertemu Jokowi di sebuah stasiun MRT di Jakarta dan pertemuan dilanjutkan di sebuah restoran. Prabowo pun menunjukkan sikap bersahabat dengan lawan kontestasinya, Jokowi.

Menyaksikan realitas itu Amien pun kemudian putar haluan dari nonkoperatif menjadi lembut, “Silakan beri kesempatan kepada Pak Jokowi untuk memimpin pemerintahan,” katanya dengan nada datar. Walaupun demikian, pernyataan Amien Rais tetaplah bersayap. Terakhir tiba-tiba dia menawarkan sharing kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo dengan proporsi 55:45 persen. Persentase itu sesuai dengan perbandingan hasil Pilpres.

Sontak banyak pihak kaget dan menganggap tawaran Amien itu aneh. Masa pihak yang kalah berkompetisi malah mematok tawaran seperti itu. Mulai dari sindiran halus sampai cemoohan kasar terhadap gagasan Amien datang dari banyak pihak. Misalnya ada yang menyebut Amien Rais yang mengigau, tawaran irasional, sampaI tudingan orang tua yang tak tahu diri. Orang-orang sekitar Amien pun sibuk memaknai tawaran power sharing 55:45 itu. Untung masih ada kalimat sayap, “kalau nggak mau ya nggak apa-apa”. PAN yang didirikannya akan menjadi oposisi.

Bukan hanya khalayak yang terhenyak menyimak tawaran power sharing ala Amien ini. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang sebelumnya sudah melobi Jokowi untuk mendapat jatah Ketua MPR agaknya juga pusing. Karena di kubu Jokowi jabatan ini pun tengah diperebutkan Gokar, PKB, dan belakangan pendukung “setengah hati” 02, Partai Demokrat pun ikut berebut. Entah ini dari SBY atau bukan, salah satu petinggi Demokrat Syarif Hasan menyuarakan itu.

Perburuan kekuasaan semakin ruwet. Beda agenda antara dua petinggi PAN diperuwet dengan beda agenda antara Amien dan Prabowo.

Membaca peta perburuan kekuasaan seperti ini bisa dibayangkan bagaimana kesulitan Jokowi sebagai Presiden terpilih. Pemegang hak prerogatif ini sudah pusing di internal kubunya ditambah keruwetan menyikapi maunya pihak eksternal juga ingin mendapat jatah kekuasaan.

Tapi kembali ke maunya Amien Rais, ada perubahan yang sangat kontras antara ancaman people power dan permintaan power sharing sesungguhnya menunjukkan naifnya jalan pikirannya. Dia mau koperatif asalkan mendapatkan imbalan kekuasaan. Padahal sebelumnya dia terang-terangan bertekad tak mau melihat Jokowi memerintah lagi dan menggerakkan rakyat untuk menolak Presiden yang ditetapkan KPU secara konstitusional.

Meski Jokowi terlihat santai sehari-hari menerima banyak tamu di Istana Bogor dan bermalam minggu makan-makan bersama anak cucu di mall, sebenarnya dia tengah mendapat PR besar. Ulah dan perilaku para elite di koalisi pendukung dan di koalisi seberang sama-sama ruwet. Antara yang terang-terangan, kepura-puraan, kemuskilan, dan kepasrahan.

Belum lagi adanya bisikan demi bisikan halus membuai yang datang dari lingkar dekat dalam membagi kue kekuasaan para periode kedua pemerintannya ini.

Masa kritis Jokowi sesungguhnya bukanlah ketika dia berjuang menenangi pilpres, melainkan saat ini, ketika harus menentukan komposisi kabinet. Dia harus mampu meramu dengan tepat dan mengakomodasi banyak kepentingan dan harapan. Antara yang datang dari kaum profesional, kader-kader titipan partai dan bisikan tokoh-tokoh yang melingkarinya.

Kita percaya Jokowi akan selalu belajar dan berkaca dari perjalanan lima tahun memerintah, memikirkan perlunya harmoni kekuatan bangsa dan ingin membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Ini pertaruhan terakhir demi meninggalkan legacy yang baik untuk generasi mendatang.

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close